Pemilihan Menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK, sejatinya adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa didikte oleh pihak manapun dengan mempertimbangkan masalah kompetensi profesional dan keterwakilan partai pendukung presiden di Pilpres.
Belakangan ini sedang kencang berhembus isu bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle di awal Januari 2016, dan jika benar adanya akan mempertimbangkan hal2 berikut ini :
- Kinerja para menteri
Pada saat peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, kinerja Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dinilai jeblok yang membuat kepopuleran pemerintahan Jokowi-JK menurun, dan nama Indonesia pun ikut tercoreng dimata internasional.
Jaksa Agung HM Prasetyo, namanya terseret dalam kasus tindak pidana korupsi Gubernur Sumut, yang membuat pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak tegas dalam penegakan hukum.
Maka dari itu, kedua Menteri ini yang kebetulan berasal dari Partai Nasdem adalah dinilai yang paling layak untuk diganti.
- Menteri yang tidak disukai partai pendukung
Partai pendukung utama Presiden, PDIP dengan melalui para kader vokalnya Rieke Oneng dan Masinton, sangat gencar menyuarakan agar Presiden Jokowi mencopot menteri BUMN Rini Soewandi, terkait kasus Kereta Api Cepat dan Pelindo II. Hal ini hanya mengindikasikan betapa ngebetnya PDIP untuk mengambil kursi kementrian BUMN nan basah ini, untuk menambah pundi2 partainya.
- Merapatnya PAN dan PKS mendukung Pemerintah
Dengan sowannya petinggi PAN dan PKS kepada Presiden Jokowi dan menegaskan akan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK diperkirakan hanya sekedar pernyataan politik dengan pamrih untuk mendapatkan balas budi berupa kursi di kabinet kerja Jokowi-JK, tanpa terlihat adanya kepentingan rakyat yang akan diperjuangkan mereka.
Terkait dengan isu reshuffle ini, PAN melakukan manuver sambil memperlihatkan syahwat ingin berkuasanya dengan menyatakan bahwa PAN akan mendapatkan dua kursi yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Kehutanan yang akan diisi oleh kader terbaik PAN saat ini yakni Taufik Kurniawan (Wakil Ketua DPR RI) dan Asman Abnur (Wakil Ketua Umum DPP PAN). Manuver PAN ini alih2 menyuarakan kepentingan rakyat, hanya sekedar menginginkan kekuasaan di kabinet yang Kementriannya dianggap basah dengan peluang mendapatkan fulus ekstra, yang secara etika politik sangat tidak elok, karena PAN sedang mencoba untuk mendikte dan mengintervensi hak prerogatif seorang Presdien. Sedangkan, khususnya untuk PKS sebaiknya ditempatkan saja sebagai Oposisi yang loyal ketimbang pendukung pemerintah yang pasti akan dikhianati mereka dengn menikam dari belakang, sebagaiman kebiasaannya diera SBY sebelumnya.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, menanggapi dengan ringan bahwa beliau ditunjuk oleh Presiden dan akan diberhentikan oleh Presiden, sehingga selalu siap untuk direshuffle kapanpun. Dengan santainya Jonan berujar, bahwa itu bisa saja terjadi kalo Presidennya dari PAN, kapan2 nanti.....
Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi baik dari Presiden Jokowi, maupun dari Wapres Jusuf Kalla tentang kebenaran isu yang sedang ngetrend saat ini. Dan pastinya Presiden Jokowi akan senantiasa menggunakan Hak Prerogatifnya dengan jitu. Kita sama2 tunggu saja.