Pasca Kehadiran Presiden Jokowi di Rapat Konsultasi dengan DPR tanggal 6 April 2015, dipastikan Komjen Badrodin Haiti (BH), bakal lolos dengan mudah dalam Fit and Proper test di DPR, yang dijadwalkan minggu depan. Hal ini bisa dianggap sebagai hasil positif setelah Presiden menjelaskan secara langsung kepada pimpinan DPR alasan pembatalan balon Komjen Budi Gunawan (BG) meskipun kasus tersangkanya dibebaskan oleh putusan aneh Hakim Sarpin di Sidang Praperadilan. Dalam hal ini Presiden dan Pimpinan DPR, kompak dan sepakat untuk segera memproses pemilihan Kapolri Definitif yang selama 6 bulan tertunda alias kosong akibat kisruh perpolitikan yang sangat menguras energi dan melelahkan dan berdampak tidak fokusnya kedua lembaga baik Eksekutif dan Legislatif untuk berkarya membangun negri yang sedang porak peranda ini.
Namun ternyata, hal ini tidak menyurutkan niat anggota DPR untuk tetap meloloskan BG dengan cara lain, yaitu secara mayoritas mencalonkan BG, kali ini sebagai balon Wakapolri, dengan alasan sebagai kompensasi tidak dilantiknya BG, dan juga sebagai win2 solution bagi kedua pihak yang berseteru. Tentunya dengan harapan bahwa masa kepemimpinan BH tidak lama dan segera penisun ato dipensiun dinikan, dan kemudian akhirnya akan digantikan oleh BG sebagai wakilnya.
Meskipun opsi ini adalah sah2 saja dilihat dari segi legalitas, namun daya nalar para politisi Senayan ini dipertanyakan dan terkesan pencalonan BG sebagai Balon Wakapolri ini hanya sekedar akal2an para politisi kotor di Senayan yang ngotot ingin mengkapolrikan BG dengan segala cara karena punya agenda tersembunyi yang tak jelas. Sedangkan dilihat dari segi kepatutan sangatlah tidak layak, karena BG adalah tetap BG terlepas dari statusnya sebagai Balon Kapolri ataupun Balon Wakapolri yang sudah tidak layak tampil, lagian masih ada Komjen2 lainnya yang mempunyai integritas dan trek rekod lebih moncer ketimbang BG.
Harapannya, agar kali ini Presiden Jokowi bisa lebih tegas untuk menolak pencalonan BG dari awal, meskipun diusulkan oleh Wanjakti nantinya, dan kalaupun mau memberikan kompensasi karena terlanjur sudah janji, maka posisi yang ditawarkan harus diluar institusi Kepolisian RI. Dengan demikian diharapkan institusi polri bisa segera bebenah diri untuk lebih independen dalam berkarya karena akan steril dan terlepas dari aroma tokoh bermasalah seperti BG ini. Semoga!!
Sumber :
