Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang terus memberikan dampak yang tak kunjung usai bagi perekonomian Indonesia. Meskipun pemerintah telah memberikan banyak program, pengangguran di negara ini masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, tetapi juga mengganggu tatanan sosial masyarakat dan membagi masyarakat menjadi dua kutub, yaitu kaya dan miskin.
Pengangguran di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, namun juga berkaitan dengan aspek-aspek sosial lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2024, pengangguran terbuka di Indonesia tumbuh menjadi sekitar 4,91% meningkat dari Februari 2024. Dengan demikian, sekitar 7,47 juta orang Indonesia masih aktif mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja domestik.
Pengangguran dapat mengurangi daya beli masyarakat, tetapi dampak dari pengangguran tidak hanya itu. Secara keseluruhan, pengangguran menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan, karena kesempatan kerja yang sangat sedikit, seihngga akan memaksa banyak orang untuk bertahan hidup dengan pekerjaan yang lebih rendah yang ditandai dengan kurangnya perlindungan atau jaminan sosial. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia mengingat cita-cita negara ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terhadap tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sektor-sektor utama yang umumnya mempekerjakan banyak orang, seperti manufaktur dan pertanian, tidak mengalami ekspansi yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, kemampuan industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, seperti pertanian, untuk menyerap tenaga kerja telah menurun.
Ada juga ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Seringkali, lulusan perguruan tinggi menganggur karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan industri yang berkembang pesat, terutama di bidang teknologi dan digital. Selain itu, pendidikan yang tidak menekankan pada keterampilan praktis juga berkontribusi banyak terhadap mengapa banyak profesional muda tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai.
Sebaliknya, meskipun sangat padat karya, sektor informal sering kali tidak memiliki jaminan sosial dan kesejahteraan yang memadai, sehingga menyebabkan perjuangan lebih lanjut bagi mereka yang terpaksa bertahan di bawah tekanan ekonomi yang parah.
Pandemi COVID-19 juga telah memperburuk tingkat pengangguran di Indonesia. Sektor-sektor padat karya, seperti pariwisata, transportasi, maupun ritel mengalami jatuh besar-besaran. Banyak yang kehilangan mata pencaharian dalam sekejap mata, dan banyak pula yang harus merelakan karyawan dari bisnis yang sudah ada jauh sebelumnya. Hal ini menambah masalah pengangguran yang sudah ada di tingkat negara bahkan sebelum pandemi COVID-19 mulai menyebar.
Selain itu, dampak dari ketidakpastian ekonomi global dan perselisihan perdagangan antara negara-negara besar telah memperburuk keadaan. Banyak perusahaan besar yang kemudian memutuskan untuk menunda atau berhenti berinvestasi di Indonesia, sehingga mengurangi kesempatan kerja.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi pengangguran: pemerintah memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang menciptakan lapangan kerja. Program-program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian terkait diharapkan dapat meningkatkan standar tenaga kerja Indonesia, tetapi program-program tersebut umumnya tidak dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
Melakukan pengembangan sektor UMKM merupakan salah satu solusi yang diandalkan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar pelaku UMKM telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Namun, sektor ini masih membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan pemasaran agar dapat berkembang lebih optimal.
Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali tidak mencakup semua aspek dari masalah pengangguran. Banyak kebijakan yang ada lebih berfokus pada sektor tertentu, sementara sektor lain yang juga berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti sektor teknologi yang masih terabaikan.