Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada. Salah satu substansi yang paling banyak diperdebatkan adalah pengembalian mekanisme Pemilukada ke DPRD. Pilihan yang dinilai sebagian kalangan, mengebiri hak politik masyarakat.
Karena hal ini pulalah, dalam dua hari terakhir, sebagian masyarakat yang pro Pemilukada langsung, melampiaskan kekecewaan bahkan kekesalan mereka. Media sosial, tentu saja menjadi arena yang paling banyak dibanjiri oleh kalimat-kalimat pelampiasan.
Sayangnya, terkadang pelampiasan yang dilakukan malah lebih banyak didasari oleh landasan emosional. Akibatnya, seringkali dalam dua hari terakhir, saya melihat kalimat-kalimat tidak pantas yang diarahkan kepada kubu pro Pemilukada DPRD.
[caption id="" align="aligncenter" width="225" caption="sumber gambar : gentole.wordpress.com"][/caption]
Salah satunya, adalah teman saya di kontak BlackBerry Messanger (BBM). Dia menyebut, seluruh legislator yang berasal dari Koalisi Merah Putih dengan sebutan anj**g.
"Jengkel sekali ka liat itu, mengatasnamakan rakyat padahal kepentingan pribadi ji semua dia lakukan," katanya saat saya tegur soal statusnya yang terlalu keras dan menjurus pelecehan itu.
Itu baru satu contoh saja, di media sosial lain, seperti Twitter, Facebook, Path, dan lain-lain. Kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang hampir serupa.
Tidak bisa dipungkiri, jika sudah bersentuhan dengan emosi. Kadang-kadang, apa yang kita ucapkan atau tuliskan, tidak dipikirkan lagi implikasi negatifnya. Padahal, sudah ada banyak contoh kasus, status-status seperti ini, yang mengakibatkan sang penulis dijerat dengan hukuman pidana.
Bagi saya, apa yang dilakukan oleh kubu pro Pemilukada DPRD, memang tidak menyenangkan dan menyakiti sebagian atau bahkan mayoritas masyarakat. Tetapi, menurut saya, sangat tidak elegan jika harus mencaci dan memaki dengan cara-cara kasar.
Kubu pro Pemilukada DPRD, merebut hak masyarakat dengan cara yang elegan dan konstitusional. Maka, sepantasnya kubu pro Pemilukada langsung, juga bisa merebutnya kembali dengan cara yang tak kalah elegan. Salah satunya misalnya, dengan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mencaci dan memaki di media sosial, tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, bisa jadi akan menimbulkan masalah baru bagi pribadi anda.