[caption id="attachment_92898" align="aligncenter" width="680" caption="XXI Studio/Admin (qusuth.wordpress.com)"][/caption]
Pemberitaan di media yang marak belakangan ini yang membahas mengenai ancaman importir perfileman asing yang berencana menyetop pasokan film-film import di Indonesia karena kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai untuk mengenakan revisi bea masuk tambahan untuk film - film asing.
"Impor film disepadankan dengan impor barang senilai 23,75 persen, ditambah 23,75 persen dari eksploitasi di bioskop, ditambah 15 persen PPh serta pajak tontonan 10-15 persen." Src: kompas.com
Saya pikir sangat menggelikan, bila karena revisi kebijakan bea dan cukai yang diterapkan kepada film asing oleh karena tarif pajak yang dibebankan sekarang ini sudah sangat murah dibandingkan dengan Negara-negara asean lainnya, ambil contoh Thailand, dijadikan argumen dasar oleh para importir film asing untuk menyetop pasokan film asing di Indonesia.
"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO menyatakan tidak ada larangan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui proteksi tarif. Termasuk terhadap barang dagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, di mana film termasuk di dalamnya." Src : kompas.com
Sebenarnya permasalahan ini tidak akan menjadi masalah yang "besar", berkepanjangan jika para pengedar perfileman asing di Indonesia yang sebagian besar dikuasai perusahaan yang berkecimpung di bidang cinema / bioskop menaikkan tarif dari tiket masuk sesuai dengan kenaikan pajak yang dibebankan, hanya saja masalahnya tidak sesederhana itu, bila bioskop-bioskop menaikkan harga tiket masuk dengan selisih yang cukup besar, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi ketidakpuasan diantara banyak pengunjung / calon penonton yang secara jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan jumlah penonton dan berarti penurunan jumlah pendapatan meskipun pada umumnya dalam jangka pendek akan meningkatkan pendapatan penyelenggara bioskop secara signifikan.
"Jadi, di luar bea masuk barang, MPA harus membayar 23,75 persen + 15 persen + 10 persen = 48,75 persen dari total penerimaan. Itu artinya, HTM nantinya harus dinaikkan sebesar 200 persen."Src : kompas.com
Sehingga option "menyesuaikan harga tiket masuk" ini sangatlah tidak indah, karena selain berpotensi menurunkan citra pengelenggara bioskop akibat kenaikan harga tiket masuk yang drastis, juga dapat mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dalam jangka panjang, ditambah semakin terjangkaunya harga dari peralatan home theater.
"Perangkat audio visual berupa home theater memang sekarang bagai sebuah kebutuhan. Dengan perangkat ini, ruangan di dalam rumah bisa disulap menjadi bioskop mini pribadi, ditambah dengan harga home theater yang belakangan ini makin terjangkau khususnya untuk segmen entry level." Src : republika.co.id
Akibatnya ditenggarai option kedua yang dipilih, yaitu para penyelenggara bioskop ini menekan importir film untuk tetap mengedarkan filmnya ke bioskop-bioskop dengan kenaikan tarif seminim mungkin yang berakibat sebagian besar beban pajak ditanggung oleh importir yang mana ini berarti akan ada penurunan signifikan pendapatan para importir film asing di Indonesia. Dan hal ini yang kemudian ditenggarai menjadi alasan para importir film asing di Indonesia mengancam untuk menyetop pasokan sampai adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai kebijakan bea dan cukai tersebut.
"Tindakan ini diambil lantaran MPA (Motion Picture Association, yang berwenang melakukan peredaran film hollywood di Indonesia) merasa keberatan dengan peraturan pajak bea masuk atas hak distribusi film impor di Indonesia yang berlaku efektif bulan kemarin. MPA protes dan menilai produk mereka seharusnya bebas bea masuk impor." Src : kompas.com