Dalam beberapa hari terakhir, gelombang protes dan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin membesar dan meluas. Protes dan kritik ini datang dari kalangan akademisi, terutama para guru besar, dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka menilai bahwa Jokowi telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi, netralitas, dan moralitas dengan cawe-cawe atau ikut campur dalam proses pemilihan presiden 2024.
Protes dan kritik ini mendapat respons yang berbeda dari para pendukung Jokowi. Beberapa politisi yang mendukung Jokowi, seperti Ari Dwipayana, Bahlil Lahadalia, dan Airlangga Hartarto, menuding bahwa suara kampus tersebut memiliki motif politik dan elektoral, serta mencoba menggoyahkan legitimasi pemerintahan Jokowi. Mereka juga menilai bahwa suara kampus tersebut tidak representatif dan tidak berdasarkan fakta. Salah satu ungkapan yang sering mereka gunakan untuk menyerang suara kampus tersebut adalah "kampus partisan".
Apakah ungkapan "kampus partisan" ini berbahaya? Menurut beberapa pakar dan aktivis, ungkapan ini sangat berbahaya dan mengancam kebebasan akademik di Indonesia. Mereka menganggap bahwa ungkapan ini merupakan bentuk dari diskreditasi dan intimidasi terhadap para akademisi yang berani menyuarakan kritik terhadap Jokowi. Mereka juga mengatakan bahwa ungkapan ini menunjukkan ketidakmengertian dan ketidakhormatan terhadap peran dan fungsi kampus sebagai tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, kritisisme, dan moralitas.
Beberapa alasan mengapa ungkapan "kampus partisan" ini berbahaya adalah sebagai berikut:
- Ungkapan ini mengabaikan fakta bahwa kampus adalah fasilitas terbaik untuk mengasah daya kritis dan pola pikir manusia. Kampus adalah tempat di mana para akademisi dapat melakukan penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan bebas dan bertanggung jawab. Kampus juga adalah tempat di mana para mahasiswa dapat belajar, berdiskusi, dan berpendapat dengan rasional dan argumentatif. Kampus bukanlah tempat untuk menjadi partisan atau memihak kepada salah satu kepentingan politik tertentu.
- Ungkapan ini menyalahgunakan konsep partisipasi politik yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Partisipasi politik adalah cara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kepentingan kepada penyelenggara negara dan masyarakat luas. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memilih, menjadi anggota partai, mengikuti organisasi kemasyarakatan, mengadakan demonstrasi, dan sebagainya. Partisipasi politik tidak sama dengan partisan atau memihak kepada salah satu pihak politik tertentu. Partisipasi politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, netralitas, dan moralitas.
- Ungkapan ini menimbulkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap kampus dan akademisi yang mengkritik Jokowi. Ungkapan ini dapat mengurangi kredibilitas dan otoritas kampus dan akademisi sebagai produsen dan penyebar ilmu pengetahuan. Ungkapan ini juga dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan kampus dan akademisi yang mengkritik Jokowi. Ungkapan ini dapat menjadi alasan untuk melakukan tindakan-tindakan represif, seperti pembredelan, pencabutan izin, pemecatan, penangkapan, dan sebagainya.
Ungkapan "kampus partisan" ini harus segera dihentikan dan dikoreksi. Ungkapan ini tidak hanya berbahaya bagi kampus dan akademisi, tetapi juga bagi demokrasi dan negara. Ungkapan ini menunjukkan adanya ketidakmampuan dan ketakutan dari pihak-pihak yang mendukung Jokowi untuk menghadapi kritik dan perbedaan pendapat. Ungkapan ini juga menunjukkan adanya ketidakpedulian dan ketidakpekaan dari pihak-pihak yang mendukung Jokowi terhadap nasib bangsa dan negara.