Pengantar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi gelombang protes dari kalangan akademisi terkait dengan sikap dan kebijakannya dalam menyikapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Para guru besar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia mulai menyampaikan pernyataan sikap yang mengecam Jokowi karena dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, dan nasionalisme.
Pernyataan Sikap
Pernyataan sikap para guru besar ini dimulai oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang merilis Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024. Mereka menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi, yang juga alumni UGM. Mereka menilai bahwa Jokowi telah melanggar prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari Pancasila. Mereka mendesak Jokowi dan semua aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik untuk kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral.
Pernyataan sikap UGM ini kemudian diikuti oleh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang mengeluarkan pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan pada 1 Februari 2024. Mereka mengecam Jokowi karena telah menyimpang dari prinsip dan moral demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Mereka menyoroti adanya dugaan keterlibatan Jokowi dan keluarganya dalam politik dinasti, terutama dengan mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Mereka juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Jokowi untuk mempengaruhi proses pemilihan presiden 2024, dengan cara melakukan intimidasi, politik uang, dan kampanye terselubung. Mereka menuntut Jokowi untuk kembali menjadi contoh etika kenegarawanan dan menghormati suara rakyat. Mereka juga menyerukan kepada parlemen dan publik untuk memastikan pemilihan yang adil dan jujur.
Pernyataan sikap UII ini kemudian diikuti oleh sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) Jakarta, yang mengadakan diskusi publik dengan tema Menyelamatkan Demokrasi Indonesia pada 2 Februari 2024. Mereka mengkritik Jokowi karena telah melanggar konstitusi, mengancam kedaulatan rakyat, dan memudarkan sikap kenegarawanan. Mereka menunjukkan adanya dugaan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi, seperti mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dinilai menguntungkan dirinya dan partai pendukungnya. Mereka juga menunjukkan adanya dugaan intimidasi dan politik uang yang dilakukan oleh aparat negara, seperti polisi, tentara, dan kepala daerah, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Jokowi. Mereka menuntut Jokowi untuk menghormati konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka juga menuntut Jokowi untuk bersikap netral dan tidak ikut campur tangan dalam proses demokrasi.
Pernyataan sikap UI ini kemudian diikuti oleh sivitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yang mengumumkan dukungan mereka kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada 2 Februari 2024. Mereka menganggap bahwa Prabowo-Gibran lebih mampu menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mereka menilai bahwa Prabowo-Gibran memiliki visi dan misi yang jelas dan realistis untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Mereka juga menilai bahwa Prabowo-Gibran memiliki integritas, kapabilitas, dan komitmen yang tinggi untuk melayani rakyat. Mereka menyerukan kepada seluruh sivitas akademika Unhas dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendukung Prabowo-Gibran sebagai pemimpin Indonesia yang baru.
Dukungan Mahasiswa
Pernyataan sikap para guru besar ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menyatakan solidaritas mereka kepada para guru besar dan menyerukan agar Jokowi segera mengubah sikapnya atau mengundurkan diri dari jabatannya.
Sementara itu, Jokowi belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan sikap para guru besar ini dan meanggap ini bagian dari demokrasi. Namun, sebelumnya ia telah menegaskan bahwa ia berhak untuk memihak dalam urusan politik, termasuk dalam kampanye Pilpres 2024. Ia juga mengatakan bahwa ia akan cawe-cawe dalam urusan kepentingan bangsa, yang berarti ia akan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi demi kebaikan bersama.
Dapat Memicu Kontroversi
Sikap para guru besar ini menjadi pemicu kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk pernyataan Jokowi tentang cawe-cawe, keterlibatannya dalam pembagian bansos, dan pengakuan bahwa ia berhak untuk memihak dalam urusan politik. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketidaknetralan aparat negara dalam proses demokrasi, dan kekhawatiran akan ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Jarang Turun Gunung
Para guru besar jarang turun gunung, namun jika mereka melakukannya, itu menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap kondisi politik dan sosial negara. Pada masa-masa kritis sejarah Indonesia, peran mereka telah terbukti penting, seperti dalam gerakan reformasi 1998 yang menggulingkan Orde Baru.
Sikap para guru besar ini akan mempengaruhi sikap akademisi lainnya di Indonesia, mengingat tekanan politik dan sosial yang semakin terasa. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta menjaga kepentingan nasional di atas segalanya. Dukungan dan penolakan terhadap sikap mereka mencerminkan perpecahan di tengah masyarakat terkait dengan arah politik dan pembangunan negara ini.