Sekolah hukum terbaik di Medan, Sumatera Utara Maks Pengertian, Ciri-ciri, Aspek, Asas dan Penerapan Demokrasi Pancasila Maksum Rangkuti, Maksum Rangkuti 21.6.2023 Pengertian, Ciri-ciri, Aspek, Asas dan Penerapan Demokrasi Pancasila Pengertian, Ciri-ciri, Aspek, Asas dan Penerapan Demokrasi Pancasila Apa itu Demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila mengacu pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia dimana demokrasi diatur berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang dilandasi kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip demokrasi yang tertanam dalam nilai-nilai Pancasila.
Dalam konteks demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat merupakan asas terpenting yang dianut. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik ada di tangan rakyat dan rakyat berhak memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum yang demokratis. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: Nilai-Nilai Inti Pancasila Demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam refleksi/representasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam mengelola sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Kedaulatan penduduk Demokrasi Pancasila menjadikan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri sebagai prinsip utama.
Kekuasaan politik ada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilu yang demokratis. Rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Keberagaman dan toleransi Demokrasi Pancasila ditandai dengan pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong kerukunan, toleransi, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam sila Pancasila persatuan Indonesia. Gotong royong Demokrasi Pancasila juga diwarnai dengan konsep gotong royong, atau kerja sama dalam masyarakat.
Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama baik dalam pembangunan maupun menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan terciptanya solidaritas dan persatuan. Perlindungan hak asasi manusia Demokrasi Pancasila memandang penting perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak berekspresi, hak berorganisasi, dan hak beragama. Partisipasi publik Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam debat publik, negosiasi dan diskusi terkait kebijakan publik. Partisipasi masyarakat penting dalam membangun masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. sistem ketatanegaraan Penyelenggaraan demokrasi Pancasila mencakup sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah pemusatan kekuasaan yang berlebihan. Aspek demokrasi Pancasila antara lain: Kedaulatan penduduk Bagian terpenting dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Asas ini menekankan bahwa kekuasaan politik adalah milik rakyat dan pemerintahan diarahkan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilu dan mekanisme partisipasi masyarakat lainnya. Kekuasaan bersama (checks and balances) Bagian penting dari demokrasi Pancasila adalah pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan sistem politik, diterapkan prinsip checks and balances atau keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Partisipasi publik Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Aspek ini mencakup mekanisme konsultasi publik, diskusi masyarakat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi dan kepentingannya serta berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang berdampak pada dirinya. Perlindungan hak asasi manusia Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem politik.
Negara menghormati dan melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan hak-hak lainnya. Hal ini menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup, berpartisipasi dan berkembang secara bebas dan adil. Keberagaman dan toleransi Aspek penting lainnya dalam demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Keberagaman dihargai dan dilestarikan, sedangkan toleransi menjadi prinsip untuk menjaga keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Pembangunan berkelanjutan Demokrasi Pancasila juga mencakup aspek keberlanjutan. Aspek ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Demokrasi Pancasila memerlukan pembangunan yang memihak rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan.
