Dari Priyo Sampai Ahok, Akhirnya Demokrat Setuju Pilkada Langsung!

Politisi Golkar, Priyo Budi Santoso, disebut-sebut akan menggantikan posisi ketua umum partai beringin yang selama ini dipegang oleh Aburizal Bakrie. Meski belum mendapat sambutan secara resmi dari Aburizal Bakrie, Priyo telah mendeklarasikan diri. Terlebih, belum ada signal yang pasti dari Aburizal, apakah beliau masih ingin menjadi ketua umum partai atau tidak. Seperti  yang dikatakan Priyo, "Saya belum dengar langsung dari beliau. Tapi kalau konon kabarnya ya. Tapi yang jelas saya sudah diberi izin beliau dan diizinkan, bahkan diberi apresiasi sehingga saya sudah deklarasi.”

Ahok akan ditarik lagi ke Golkar?

Dengan penuh percaya diri, Priyo mengatakan bahwa partai yang ketika pileg 9 April 2014 lalu berada di posisi kedua, tidak kekurangan sosok kepemimpinan. Hal itu terbukti dengan masih ada calon ketua umum partai selain Priyo. Lebih lanjut dikatakan Priyo, jika nanti tampuk kepemimpinan ketua umum Partai dimenangkan olehnya, maka beliau akan menarik kembali Nusron Wahid.

Siapa Nusron Wahid? Bukan rahasia lagi, Beliau adalah salah seorang politisi Golkar yang dipecat menjelang Pilpres 9 Juli 2014 lalu karena bersebarangan dengan partai Golkar yang mendukung Prabowo-Hatta. Nusron dan kedua rekannya dari partai Golkar, lebih memilih untuk mendukung Jokowi-JK. Nah, jika Priyo yang nantinya akan berkuasa, jangankan yang sudah dipecat dari partai, yang dipinjam partai tetangga juga akan diajak kembali.

Yang dipinjam partai sebelah, bisa saja Ahok, bukan? Sebagaimana yang diketahui, sebelum bergabung bersama Gerindra, Ahok pernah berada di partai Golkar.

Pertanyaannya, maukah Ahok? Belum tentu. Hemat penulis, untuk sekarang ini, masih banyak yang harus didahulukan Ahok demi kepentingan Jakarta, sebagaimana cita-citanya bersama Jokowi, sebelumnya.

Ahok dan Isu SARA

Setelah ini, tentunya Ahok akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Melihat kinerja Ahok selama ini, seharusnya masyarakat DKI secara keseluruhan, merasa bangga memiliki calon pemimpin yang tegas kepada pelaku Tipikor, memperhatikan infrastruktur daerah, dan tak lupa pula memperhatikan keadaan rakyat kecil. Serta yang lebih penting karena kita hidup di Indonesia, Ahok tak membeda-bedakan SARA dalam berkeadilan. Seperti yang pernah penulis baca, kalau ada Muadzin juga Marbot yang kekurangan dari segi finansial, akan diberangkatkan ke Baitullah untuk berhaji.

Namun sayangnya, masih ada saja sekelompok orang yang berusaha menjegal Ahok untuk duduk di kursi Gubernur. Dalam salah satu situs, diunggah undangan untuk melakukan aksi penolakan terhadap Ahok di depan Gedung DPRD DKI pada Rabu (24/9/2014). Undangan "Aksi Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" itu mengatasnamakan ormas Front Pembela Islam (FPI). Massa diminta berkumpul di markas FPI di Petamburan, Jakarta. Isu SARA, tentunya bukan baru kali ini dihadapi oleh Ahok. Seperti yang pernah dikatakan Ahok pada Acara Kick Andy, ketika di Belitung dulu, hal serupa juga pernah dihadapi.

Tamatkah Karir Politik Ahok?

Karir politik Ahok bersama Gerindra memang sudah selesai sejak Ahok memutuskan untuk keluar dari partai yang pernah membawanya menjadi Wakil Gubernur DKI karena alasan perbedaan prinsip. Koalisi Merah Putih (KMP) yang digawangi Gerindra, memang memiliki persentase lebih banyak, mengajukan bahwa Pilkada harus kembali dipilih lewat DPRD.

Sementara keinginan Ahok adalah sama dengan keinginan mayoritas rakyat republik ini yang menolak RUU Pilkada lewat DPRD yang tengah melewati uji materi di MK. Sedikit untuk Ahok. Langkah yang beliau ambil, sangat rakyat apresiasi. Hemat saya, memang sudah wajar apabila Ahok menyelesaikan satu persatu dulu persoalannya, baru kembali memutuskan akan bergabung ke partai mana. Jikapun Ahok memutuskan kembali ke Golkar, jika Priyo menjadi ketua umum, besar kemungkinan Ahok akan dirangkul lagi. Seandainyapun bukan di Gokar, melihat rekam jejak Ahok selama ini, pasti banyak partai yang akan meminangnya.

Finally, Demokrat Dukung Pilkada Langsung

RUU Pilkada yang tengah digodok di MK, sesuai rencana akan diumumkan pada 25 September 2014 mendatang. Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, mayoritas rakyat menolak pilkada lewat DPRD. Pemilihan kepala daerah langsung di tangan rakyat adalah hak konstitusi setiap rakyat yang tak boleh diganggu gugat. Karena saat pemilihan langsung ini akan membuat rakyat merasa dianggap oleh pemerintah, sehingga dapat meminimalisir sikap apatis.

Tentunya, hal ini untuk membangkitkan semangat demokrasi rakyat. Bisa dibayangkan, kalau semuanya diserahkan kepada mereka-mereka yang berada di dewan yang terhormat itu, kepala daerahnya nanti akan kerepotan mengurusi berbagai macam kepentingan anggota dewan, sehingga lebih gampang disetir, dan tidak pro rakyat. Dengan kata lain, jika RUU Pilkada ini disahkan, maka dapat dikatakan, matinya demokrasi di negeri ini.

Fraksi-fraksi yang berada di Koalis Merah Putih (KMP), dipastikan akan mengamini pilkada lewat DPRD. Walaupun, suara partai Golkar sendiri sempat terbelah, namun tak begitu mengkhawatirkan, seperti yang dikatakan oleh Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wawan Ichwanuddin.

Tentang RUU Pilkada ini, pastinya juga menjadi pikiran penting bagi partai yang masih menguasai pemerintahan sekarang, Partai Demokrat. Tadinya, dikhawatirkan bahwa suara Demokrat tak bulat, disebabkan adanya beberapa kader Demokrat sedikit galau. Namun akhirnya, Fraksi Partai Demokrat secara resmi mendukung opsi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung bersyarat, seperti yang dikatakan oleh Ketua Fraksi, Nurhayati Assegaf. [AZ]