Oleh : Atep Afia Hidayat - Libur lagi-libur lagi …...panjang lagi-panjang lagi. Ya, baru saja sekitar tiga pekan yang lalu kita menikmati libur panjang (14 – 17 Mei 2011), kini libur panjang itu sudah datang lagi (2-5 Juni 2011). Luar biasa, pemerintah begitu “bijak” dalam memahami “keinginan” rakyatnya. Tentu saja lapisan rakyat yang memiliki agenda dan kemampuan untuk menikmati masa liburan, bisa diisi dengan wisata ke Singapura atau negara-negara lain, ke luar kota, atau sekedar menikmati fasilitas hiburan yang ada di kota sendiri.
Padahal sejatinya sebagian rakyat tidak ingin terlalu lama dalam berlibur, bahkan kenyataannya tidak ada waktu untuk berlibur. Karena kalau libur sehari saja maka asap dapur pun tidak mengepul, dengan kata lain tidak ada penghasilan yang diraih. Konsekuensinya adalah tidak ada bahan pangan untuk dimakan. Ya, kondisi ini begitu transparan, begitu banyak masyarakat yang tidak pernah mengenal dan merasakan apa itu libur.
Kenyataannya yang benar-benar menikmati libur hanya kelompok masyarakat tertentu, terutama yang bekerja pada pemerintahdan swasta. Bagi pemerintah sendiri libur terlalu panjang dan terlalu banyak sebenarnya merupakan cerminan birokrasi yang bekerja kurang baik dan tidak efisien.
Sebagai gambaran, seluruh sekolah milik pemerintah, bahkan swasta diliburkan. Padahal di dalam libur panjang itu terselip satu hari kerja (SHK) atau satu hari sekolah (SHS), yang tentu saja sebenarnya ada jadwal pelajaran yang harus diikuti guru dan murid. Dengan diliburkannya pada hari tersebut, maka hilanglah proses belajar mengajar pada hari itu. Begitu pula menyangkut pelayanan di Puskesmas, kantor kelurahan, kecamatan serta dinas instansi lainnya, pada hari itu secara legal serentak berhenti melayani kepentingan masyarakat. Secara kuantitas dan kualitas kondisi yang demikian sudah tentu menurunkan kinerja, efesiensi dan efektifitas birokrasi.
Bagi sektor swasta adanya kebijakan libur panjang tentu saja menjadi dilema. Disatu sisi kebijakan tersebut bersifat legal dan formal karena merupakan keputusan pemerintah yang berkuasa, dengan “terpaksa” harus diterapkan, terutama karena adanya tuntutan karyawan yang ingin diperlakukan sama dengan pegawai pemerintah. Di sisi lainnya, lebur panjang jelas akan menurunkan produktivitas secara langsung. Tak heran jika banyak institusi swasta yang tidak menerapkan kebijakan libur panjang, sebagai contoh beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta tetap menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, kecuali pada tanggal merah.
Kalau kita memperhatikan kalender 2011 ada sebelas (11) tanggal merah di luar hari Minggu. Tanggal tersebut umumnya merupakan perayaan hari-hari keagamaan dan hari kemerdekaan NKRI. Kiranya cukuplah libur nasional hanya pada tanggal-tanggal tersebut, apalagi kalau mengingat hari Sabtu dan Minggu dijadikan hari libur oleh sebagian instansi.
Memang ada dampak positif dari kebijakan libur panjang, yaitu kegiatan pariwisata mengalami peningkatan. Namun kalau memperhatikan data-data perekonomian, yang benar-benar menikmati pariwisata itu hanya sebagian kecil masyarakat saja. Sebagian besar masyarakat lainnya masih terlalu sibuk dengan usaha pemenuhan kebutuhan dasar hidup.
Untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain, seharusnya Bangsa Indonesia bekerja lebih keras, jangan terlalu banyak bersantai. Santai sejenak memang penting, namun kalau terlalu banyak bersantai akan menimbulkan kemalasan. Jangan sampai libur panjang malah memicu kemalasan nasional yang makin parah. Selain itu predikat "Bangsa yang Paling Banyak Liburnya Sedunia" akan segera diraih. (Atep Afia, pengelola PantonaNews.com)
Sumber Gambar :
http://www.primaironline.com/images_content/2010915kantor_tutup.jpg