Mengapa Mesir perlu Belajar dari Indonesia?

Komentar Amien Rais bahwa Suharto lebih baik daripada Khadafi, Ben Ali dan Mubarak mungkin akan kedengaran dangkal apabila hanya didasarkan pada ke’legowo’an Suharto untuk mundur ketika didesak oleh rakyatnya (detiknews/04/03). Ada hal yang lain yang perlu dicermati , dimana Negara Arab khususnya Mesir tidak hanya perlu belajar dari Indonesia tentang bagaimana peralihan kekuasaan tidak banyak memakan korban, tetapi bagaimana meletakkan fondasi demokrasi yang kokoh agar rezim kekuasaan otoriter tidak berulang lagi.

Indonesia setelah reformasi 1998 dipandang cukup berhasil mempertahankan demokrasi hingga tiga kali pemilu. Pertanyaan yang muncul adalah apakah negara-negara Arab khususnya Mesir dapat melakukan hal yang sama?

Ketika Presiden Suharto mengundurkan diri, konsesi-konsesi telah dibuat antara militer dan Suharto untuk memudahkan militer mengambil alih kekuasaan. Jaminan bahwa Suharto dan keluarga tidak akan dipersulit setelah masa kekuasaan merupakan janji militer kepada Suharto agar militer dapat mengambil alih kekuasaan. Kenyataannya, Habibie yang semestinya ikut mundur bersama Suharto ternyata tidak ikut mundur. Keberuntungan Indonesia pada saat itu boleh dikatakan terletak pada naiknya wakil presiden Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia.

Habibie, sebagai seorang sipil yang moderat telah meletakkan fondasi yang kuat untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Salah satu produk hukum terpenting selama periode kepemimpinan Habibie adalah UU pembatasan masa jabatan presiden. Selama UU ini tidak diganggu, maka dapat mencegah terbentuknya rezim-rezim baru di Indonesia. Habibie juga mengakhiri peran militer di parlemen dengan membubarkan Dwifungsi ABRI (TNI/Polri). Kebijakan Habibie yang juga sangat penting, walaupun sangat tidak populer, adalah keputusan untuk mengadakan referendum di Timor Timur. Bagi Habibie, Indonesia harus menyelesaikan masalah Timo Timur sekali untuk selamanya, agar tidak terus menerus mengganggu kepentingan Indonesia di luar negeri.

Indonesia 1998 dan Mesir 2011

Mesir sekarang ini memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia pra-1998. Dengan mayoritas penduduk Muslim dan jumlah minoritas Kristen yang cukup signifikan, kedua negara merupakan pengekspor minyak dan anggota OPEC. Baik Indonesia maupun Mesir memiliki militer yang besar dengan keterkaitan yang kuat dengan rezim. Kedua negara mempunyai kelompok-kelompok Islam radikal, pemilu yang selalu memastikan kemenangan partai pemerintah, dan prioritas akses ekonomi yang diberikan kepada militer dan kroni istana.

Sayangnya Mesir memulai perjalanan menuju demokrasi dengan rute yang salah. Kesalahan terletak pada pemberian kekuasaan kepada militer untuk mengatur peralihan kekuasaan. Militer pun membubarkan parlemen, sehingga kekuasaan eksekutif maupun legislatif jatuh di tangan militer.

Pengalihan kekuasaan kepada militer sebenarnya bertentangan dengan konstitusi Mesir. Menurut konsitutusi Mesir, kekuasaan hanya dapat diserahkan kepada wakil presiden (jika berhalangan sementara) atau parlemen (jika berhalangan selama-lamanya). Di kalangan oposisi, telah muncul suara-suara untuk tidak serta merta memberikan kekuasaan transisi kepada militer. Mereka mengangap perlunya pemerintahan kolektif yang terdiri dari berbagai unsur, dimana militer hanyalah salah satu unsur dalam pemerintahan kolektif tersebut.

Militer dan Pembubaran Parlemen

Kejatuhan rezim di Mesir saat ini tidak begitu berbeda dengan jatuhnya Sukarno pada tahun 1965. Pada saat itu militer dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun, ternyata kepercayaan terhadap militer ini telah menciptakan rezim baru yang berkuasa hingga 32 tahun di Indonesia.

Berbeda dengan transformasi kekuasaan di era 1998, militer Indonesia sangat erat terkait dengan Orde Baru sehingga dianggap bagian dari rezim Suharto yang juga harus direformasi. Militer tidak dipercaya oleh rakyat untuk memegang kendali transisi kekuasaan. Militer pun tidak memiliki pilihan lain selain bersumpah setia kepada Habibie.

Dalam konteks Mesir, militer telah diberi kekuasaan penuh untuk mengawal proses menuju demokrasi. Ini terjadi karena selama proses demonstrasi besar-besaran militer tidak menunjukkan keberpihakan kepada rezim Mubarak. Namun apabila militer yang memegang kendali transisi, kemungkinan yang terjadi adalah militer, karena telah berjasa dalam proses peralihan kekuasaan, akan menuntut konsesi kepada pemerintahan yang telah dibentuknya. Sejarah telah menunjukkan militer, tak peduli betapa jujur dan baik tujuannya, bukanlah agen yang baik untuk demokrasi. Demokrasi yang terbentuk tidak akan pernah benar-benar terkonsolidasi dalam pemerintahan yang berutang budi dan terikat dengan militer.

Perbedaan lain adalah bahwa Indonesia dalam masa pemerintahan transisi menolak tuntutan dari para mahasiswa untuk membubarkan parlemen, meskipun saat itu parlemen dipenuhi oleh loyalis Suharto. Parlemen, di bawah tekanan publik yang kuat, mampu melaksanakan reformasi demokratis.

Keputusan untuk tidak membubarkan parlemen ini sangat krusial dalam perkembangan demokrasi Indonesia selanjutnya.Konstitusi lama tidak ditinggalkan atau tidak diberlakukan sementara sebagaimana halnya Mesir, tetapi diubah secara bertahap dan melalui proses yang tidak mudah. Belajar dari Thailand, apabila mengadakan dan mengadopsi konstitusi baru menjadi terlalu mudah, maka penguasa berikutnya cukup membuang konstitusi lama dan membuat konstitusi baru sesuai dengan kepentingan politik saat itu.

Dengan analisis ini, Mesir telah mengambil langkah yang salah, dengan membubarkan parlemen, tidak memberlakukan konsitusi, dan menempatkan militer yang bertugas menulis ulang konstitusi. Meskipun militer telah berjanji bahwa pihaknya akan menjamin pemerintahan dari kalangan sipil pada pemilu yang akan datang, rakyat Mesir sebaiknya tidak terbuai oleh janji militer ini. Rakyat Mesir harus belajar dari pengalaman tahun 1952, dimana militer mengambil alih transisi kekuasaan dan melahirkan rezim Mubarak.Tindakan yang terbaik yang dapat dilakukan rakyat Mesir adalah terus mengawal proses transisi kekuasaan, memperkuat peran sipil dan masyarakat sipil dan mencegah kembalinya hegemoni militer.