Lihat ke Halaman Asli

Pucakwangi Memanas Preman Preman Punya Gawean Membakingi Calonan Lurah

Diperbarui: 24 Juni 2015   05:31

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

sulitnya melakukan mekanisme pelaporan berkaitan dengan pelanggaran etika oknum sarekat desa maupun PNS, soal arogansi kekuasaan , menag menangan , soal penyerobotan dana  bantuan dan ADD desa desa  terutama yang terpencil,  Kompasiana adalah  alternatif saya  menyampaikan citicen news dan pelopor pembaharuan , saya harap kik andi mau memanggil saya untuk menerangkan  betapa bobroknya sistem pemilihan  sarekat dan kepala desa , yang menggunakan dana yang sangat tidak sedikit , bahkan di wilayah puncak wangi ada yang habis dana sampai  empat miltard rupiah, saya hanya bisa melaporkan apa yang saya lihat dan saya   lakukan  ini sebagai  laporan harian dengan harapan kompas berkenan mengakomodir dan memback up bila  suatu saat  terjadi kekerasan dan teror kepada saya , sebab saya sangat bertanggung jawab dengan apa yang saya laporkan adalah benar benar terjadi di desa  , sebab kalau saya melamar menjadi wartawan saya tentu terlalu tua dan kesulitan secara finansial, kepada redaktur yang menyediakan forum penyampaian uneg uneg ini saya sampaikan terimakasih untuk diteruskan   berkaitan dengan kasus -kasus yang mencuat dibawah untuk di baca pembaca, terutama tentang tindak sewenang wenangan oknum polisi dimana saja berada saya kira sah  dilaporkan melalui rubriik  pembaca seperti ini  sebagi saksi dan bukti seharusnya polisi tak perlu marah dan rahaisa rahasiaan sebab  undang undang IT hanya memberangus kebebasan Perss,lsehingga peristiwa apapun bisa  langsung di terjuni , dibaca, diteliti, diproses polres sendiri, atau instansi yang berkepentingan memback up, sebab tanpa begini tentu saya sangat kesulitan. ..karena apalagi. Sekarang mekanisme pelaporan saya tentang PP53/2005 tentang etika dan kedisiplinan PNS  juga di back up dan di tutup tutupi oleh SKPD SKPD, bahkan BUPATI..maka  adanya. Media Warga adalah berkah bagi kamu untuk mengusulkan , melaporkan , mempublikasikan program program pembangunan , atau kasusu kiasus kemasyarakatan dan Setiap berita/opini di Kompasiana adaalah bebas  ditelisik kalau ada ketifdak benaran berita  yang saya sampaikan saya mau dituntut secara hukum yang murah dan adil, bukan kok yang duite banyak ,  jabatannya tinggi korupsi bebas, nyolong bojone wong bebas, ngrampok bebas , membunuh orang bebas tidak di proses , tentu kalau  hal ini  tidak menimpa kami benar benar m, tentu kami tak bisa mmelaporkan beberapa saksi dan tersangkanya too dan boleh dengan o0psi  kalau isi berita menjadi tanggung jawab Kompasianer  oke(anggota Kompasiana) yang menayangkannya.Kompasiana tidak bertanggung jawab atas validitas dan akurasi informasi yang ditulis masing-masing kompasianern, tetapi kalau informasi kami benar ya kompas harus berani membackupnya , sukur membantu bantuan hukum yang kiranya menjerat kami sebagai informan reporter tanpa gajian , volunter  dan menginformasikan  hal hal yang benar benar terjadi dan kami  alami  , kami bukan penghalang kemajuan bangsa , kami hanyalah membantu sekiranya segala sesuatu menjadi lancar   dit dik sein ,.com.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline