Pemerintah Banjarbaru melakukan terobosan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun Pusat Pelayanan Terpadu yang bisa disebut dengan Mal Pelayanan Publik. Pembangunan Mal Pelayanan Terpadu merupakan perwujudan dari kota Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter. Ada Delapan instansi di lingkup pemerintahan yang sudah melakukan MoU dan PKS dalam Mal Pelayanan Publik Banjarbaru. Instansi yang dimaksud adalah Samsat, Dinas PMTSP, BP2RRD, Bank Kalsel, BRI, Polres Banjarbaru, BPJS Tenaga Kerja, dan BNN.
Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini kepentingan publik harus selalu didahulukan dalam pelayanan. Oleh karena itu, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas telah menjadi tuntutan tugas seorang ASN.
Keberagaman Indonesia dalam konteks bangsa, agama, nilai, sektor dan keyakinan bisa menjadi suatu peluang dan juga menjadi ancaman bagi ASN sebagai penyelenggara negara dalam pelayanan publik. Karena bila ASN tidak melakukan tugasnya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan benar dan baik maka perpecahanpun dapat terjadi. Oleh sebab itu, ASN menyediakan upaya-upaya bersama untuk mencapai pelayanan publik yang optimal dan memuaskan para pengguna jasa.
Pembangunan Mal Pelayanan Publik tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan publik dengan memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dalam mengurus suatu dokumen atau perijinan. Pemerintah melakukan pendekatan dengan berbagai kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Oleh karena itu, Mal Pelayanan Publik merupakan Best Practice Whole of Government (WoG) yang ada di Indonesia.
WoG (dalam modul latsar CPNS, 2017) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Hukum utama praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2009.
Mal Pelayanan Publik menyerap asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu untuk kepentingan umum, adanya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan, kesamaan hak dalam pemberian layanan, memenuhi hak dan kewajiban, pelaksana pelayanan memiliki kompetensi sesuai tugasnya, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tentunya pelayanan dilakukan secara cepat, mudah serta terjangkau.
Mal Pelayanan Publik dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan seperti perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan menginginkan pelayanan yang cepat serta efisien. Mal Pelayanan Publik sudah mempraktekkan untuk menyatukan sektor yang terkait dengan pelayanan publik seperti pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa seperti yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BNN.
Pembangunan Mal Pelayanan Publik merupakan tanda adanya upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik ini mengusung pola satu atap dimana intansi-intansi pelayanan publik difasilitasi berada di satu atap yang sama atau di tempat yang sama, hal tersebut memudahkan masyarakat dalam memanfaatkannya khususnya pelayanan yang melibatkan beberapa intansi sehingga tidak perlu bolak-balik ke kantor instansi tersebut.