Masyarakat yang Baik Dukung Pembayaran PPN

Pada tahun 2019 Indonesia dilanda pandemi Covid -- 19 yang menyebabkan rusaknya perekonomian di Indonesia. Ancaman resesi dan depresi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Sekitar 80% penghasilan negara berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan warga Indonesia. Tahun 2020 APBN Indonesia menunjukkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,1 triliun atau terkontraksi sebesar 19,% jika dibandingkan dengan realisasi APBN di tahun 2019. 

Di era new normal ini pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk bisa memperbaiki ataupun membangun fasilitas -- fasilitas baru di berbagai kota. Pemerintah bisa mendapatkan hasil ataupun uang yang diperlukan berasal dari pajak yang dibayarkan warganya. Banya sekali fasikitas -- fasilitas yang baru dibangun benar -- benar membantu manusia baik di bidang sekolah, kerja ataupun rumah tangga.

Ditemukan shortfall berkisar triliun dari target APBN, hal ini disebabkan oleh membengkaknya realisasi pembiayaan sebesar 945,8% triliun atau setara dengan kenaikan defisit anggaran menjadi 6,1% dari PDB, serta belanja negara yang terealisasi tinggi untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Indonesia. Sejak 1 April diberlalukan kenaikan tarif pajak yang awalnya 10% menjadi 11%. 

Peraturan mengenai kenaikan pajak telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) BAB IV HPP. Memang benar masyarakat terkena dampak langsungnya, akan tetapi masyarakat juga yang akan memetik hasil yang telah pemerintah sediakan. Hal ini dapat memicu inflasi dimana akan berpengaruh terhadap harga barang/jasa yang semakin tinggi, dan akan berdampak pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Efek kerusakan yang diberikan pandemi Covid -- 19 memberi dampak yang cukup nyata untuk beberapa toko ataupun swalayan banyak yang tutup dikarenakan mengalami kerugian yang besar. 

Setelah new normal pada awal tahun 2022 pemberintah merombak beberapa bangunan -- bangunna tua yang sudah tidak terpakai menjadi wisata umum seperti taman kota. 

Selain dibangun menjadi taman kota, uang yang diperoleh negara dari masyarakatnya digunakan untuk membangun tol di berbagai Indonesia khususnya daerah Surabaya -- Banyuwangi. 

Seluruh fasilitas yang pemerintah berikan asalnya dari rakyat dan akan kembali ke rakyat untuk memudahkan kegiatan sehari -- hari. Sekarang juga telah muncul inovasi penggunaan listrik sebagai bahan baku kendaraan. Pemerintah sudah menyediakan di beberapa SPBU daya untuk mengisi bahan baku mobil listrik.

Harapan saya program -- program yang telah Indonesia terapkan bisa warga ikuti dengan tertib dan tidak ada protesKarena Indonesia pasti sudah memperhitungkan anggaran sisanya. Kita juga harus membayar pajak tepat waktu karena itu merupakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Selain itu, dengan pembayaran pajak tepat waktu, kita menunjukkan warga negara yang baik.. Di beberapa negara seperti Indonesia di resto - resto biasanya sudah ditunjukan harga asli sebelum terkena PPN

Bisa ditegaskan bahwa Kebijakan kenaikan tarif PPN 11% merupakan salah satu strategi unggulan dalam UU HPP. Seluruh perintah berada di tangan pemerinta itu sendiri, dan rakyat harus mengikuti dan menaati peraturan yang ditetapkan di oleh pemerintah. Pemerintah juga menetapkan mulai dari 2025 tarif pajak yang Indonesia berita akan Kembali Keputusan yang diberikan pemerintah juga besar, karena pemerintah memilah -- milah bangunan yang akan mereka renov atau perbaiki. Pemerintah akan selalu berusaha yang terbaik untuk bisa menyediakan fasilitas yang baik untuk masyarakatnya. Memang benar masih banyak jalan -- jalanan yang rusak akibat dilewati truk terus -- menerus. Akan tetapi, pemerintah akan berusaha keras untuk memeratai pembangunan di Indonesia.