Netizen Dukung Presiden Pilih Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Bebas Dari Orang Partai

[caption id="" align="aligncenter" width="480" caption="Panita Seleksi Calon Pimpinan KPK – sumber foto: Istimewa"][/caption] Sebagaimana diketahui, masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2015 akan berakhir pada Desember 2015. Salah satu pimpinan KPK, Busyro Muqoddas telah terlebih dulu usai masa tugasnya akhir tahun 2014. Sementara, pada Februari 2015, dua pimpinan KPK yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dinonaktifkan Presiden karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Sebagai gantinya, Joko Widodo menunjuk Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji untuk menduduki tiga kursi pimpinan yang kosong. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan telah menyiapkan rencana pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang mustinya mulai bekerja pada April 2015 kemarin. Persiapan ini dikoordinasikan bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Di mana hasil usulannya akan diajukan kepada Presiden untuk dipilih. Berbagai pihak mendukung pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan pemerintah. Namun, hampir semuanya menyatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam memilih siapa yang layak masuk ke dalam panitia tersebut. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, panitia seleksi calon pimpinan KPK harus berasal dari kalangan yang memiliki integritas mumpuni dan netral, serta tidak berasal dari partai politik. Senada dengan Abdullah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto menyebut 3 kriteria calon anggota tim seleksi calon pimpinan KPK. Pertama profesionalitas personal harus teruji, kedua memiliki pemahaman yang utuh terhadap isu antikorupsi dan ketiga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Senada dengan kedua tokoh KPK, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menyatakan anggota panitia seleksi yang ditunjuk harus berintegritas, independen dan bukan dari parpol, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan KPK. Selain itu, rekam jejaknya harus dipastikan bersih oleh KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Emerson juga menekankan bahwa Presiden harus waspada terhadap upaya penyusupan dari pihak yang mempunyai kepentingan melemahkan KPK, baik dari partai politik maupun akademisi yang selama ini anti pemberantasan korupsi. Bagaimana publik, khususnya netizen Indonesia menanggapi soal pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK ini? Berikut redaksi Eveline merangkumnya untuk Anda. Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 7 – 11 Mei 2015, di mana terdapat total 2.256 tweet membicarakan tentang pembentukan tim seleksi calon pimpinan KPK oleh pemerintah. Sebanyak 1.833 tweet dicuitkan netizen mendukung penekanan ICW tentang bahaya penyusupan pihak yang anti pemberantasan korupsi dalam panitia tersebut. Netizen mendorong Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati dalam menentukan pilihannya. Lebih lanjut, netizen menyatakan persetujuannya atas permintaan tokoh-tokoh KPK bahwa panitia seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah harus bebas dari orang-orang partai politik. Sebanyak 874 tweet menyatakan hal tersebut. Serta, penegasan bahwa mereka yang nantinya duduk di kursi panitia seleksi musti orang-orang dengan integritas dan komitmen kuat atas pemberantasan korupsi mendapat sokongan netizen lewat 801 tweet. *** sumber: http://eveline.co.id/politik/netizen-dukung-presiden-pilih-panitia-seleksi-calon-pimpinan-kpk-bebas-dari-orang-partai/