Beberapa hari ini ramai dibicarakan adanya ide untuk mengumpulkan data securitv penduduk oleh kepolisian RI(inafis). Dalam prosedur pengambilan data itu dibutuhkan biaya Rp 35 ribu perorang dengan catatan dana akan disetor ke kas negara. program usulan ini beda dengan proyek EKTP yang sedang berjalan tahun ini,
Dana untuk membiayai pendataan INAFIS tentu saja akan mengurangi jatah BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) bagi para rakyat miskin tentu saja mereka akan komplain. Sebagai anggota masyarakat biasa yang pernah mengalami kehilangan kendaraan (beberapa kali) saya menganjurkan pihak kepolisian RI untuk terlebih dahulu memperbaiki ataupun menyempurnakan sistem pencatatan dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada termasuk jejaring kerja antara wilayah. karena walaupun populasi kendaraan jauh lebih rendah jumlahnya dibanding manusia tapi terasa sekali masih ada kekurangan ini terlihat dari masih ditemukan kendaraan dengan no pol dan STNK palsu, penemuan kendaraan curian masih sangat rendah dibanding dengan jumlah kendaraan yang setiap hari dicuri, penangkapan kendaraan bernomor polisi palsu juga jarang terjadi. padahal setiap tahun masyarakat pemilik kendaraan harus membayar berbagai pungutan di SAMSAT, jika penyempurnaan pendataan kendaraan bermotor itu saja belum sempurna bagaimana bisa mengamankan data penduduk yang jumlahnya jauh lebih berkali lipat ?
Dari apa yang sering kita baca sistim trakking sudah lama ada di negara maju, setiap nomor kendaraan dapat dengan cepat ditrakking hanya dari komputer kecil yang ada pada dashboard mobil patroli polisi atau hanya dengan menghubungi nomor tertentu maka informasi asal usul kendaraan bermotor yang dicurigai dapat dengan segera diketahui.tentu saja ini bisa mereka lakukan karena adanya dukungan sistim pendataan yang baik.
Jika PolRI sudah mampu mendemonstrasikan kemampuan mengidentifikasi dengan cepat suatu kendaraan yang dipakai geng motor misalnya hanya dalam hitungan jam, maka masyarakat tentu mendukung program yang sifatnya lebih luas dan dengan ikhlas membayar pungutan keamanan.