Selama hampir 8 dekade sejak kemderdekaan Indonesia, ada tren menarik dari pemilih yang selalu mendambakan pemerintahan tegas. Kata "tegas" ini seperti memiliki korelasi dengan orang yang selayaknya berasal dari militer.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan alasan dasar pemilih tersebut, karena dari sejarah Indonesia sendiri, sebagian besar masanya dipimpin oleh seorang militer.
Pemerintahan Suharto dan SBY sendiri yang notabene dari latar belakang militer sudah mendominasi 56 persen dari sejarah pemerintahan di Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat, 73 persen dari Presiden yang pernah memimpin di Amerika berasal dari latar belakang militer.
Ini juga mirip dengan Korea Selatan yang hanya 1 dari 11 Presidennya yang tidak memiliki latar belakang militer yaitu Park Guen Hye, meskipun begitu Presiden Park merupakan puteri dari presiden Park Chung-hee yang memimpin dari 1963-1979.
Artinya memang ada kecendrungan pemilih di negara manapun untuk memilih presiden dengan latar belakang militer. Terlepas apakah kemepimpinan mereka berhasil secara ekonomi atau tidak, tetapi pada prosesnya pemerintahan tersebut berlansung dan menjadi selera dari pemilih.
Kecendrungan memilih pemimpin yang kuat dan tegas sudah merupakan hal yang lumrah di negara-negara yang menganut paham demokrasi seperti misalnya di Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Korea Selatan dan non-demokrasi seperti Korea Utara
Pembeda utama di negara demokrasi seperti di Indonesia adalah, pemimpin yang tegas berkorelasi dengan kandidat yang berasal dari militer.
Akan tetapi di negara-negara maju yang disebut kuat dan tegas, menurut Archie Brown dalam bukunya The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age adalah pemimpin yang mampu mendorong dan mendominasi proses pengambilan keputusan yang besar dan penting di dalam kabinet pemerintahan, partai politik ataupun lingkungan kerjanya.
Kalau kita menilik dari perspektif sejarah negara-negara yang memiliki latar belakang peperangan, maka wajar apabila pemimpin yang diinginkan adalah pemimpin yang kuat dan tegas dengan latar belakang militer karena kestabilan dan keamanan negara merupakan prioritas yang paling penting diawal-awal terbentuknya Negara.
Kecuali, apabila, negara tersebut pada awal berbentuk kerajaan, seperi Jepang dan Inggris karena pada dasarnya Raja adalah pemimpin militer, sehingga meskipun pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dari latar belakang sipil, tapi esensi 'kepemilikan' dan kontrol negara berada pada Raja.
Sehingga sensitivitas pemilih dari latar belakang militer tidak menjadi begitu penting, bahkan yang menjadi dasar pemimpin yang diinginkan haruslah memiliki visi dan misi kuat di sektor ekonomi, seperti halnya di Jepang.