Sesuai dengan tujuan sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal, di samping kebijakan moneter, merupakan pendorong utama tujuan nasional, terutama yang lebih bersifat ekonomi dan alat yang berguna. Di era demokrasi ini, peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembangunan Indonesia.
Pola kebijakan yang sebelumnya sangat sentralistik juga telah direformasi dengan kebijakan desentralisasi. Pada dasarnya, perubahan kebijakan fiskal ini sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencerminkan peran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan warganya, termasuk penggunaan instrumen kebijakan fiskal yang tepat. Namun dalam implementasinya, kebijakan perpajakan yang diterapkan selama ini cenderung marjinal, tanpa perencanaan yang matang dan sejalan dengan pedoman utama UUD 1945.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangan demokrasi Indonesia, kebijakan fiskal ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan meredistribusi pendapatan nasional, meningkatkan tingkat investasi, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan mengurangi resesi ekonomi di Indonesia. Dan berperan dalam memfasilitasi tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut menitikberatkan pada APBN sebagai sarana menjaga stabilitas dan percepatan produksi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penuntasan kemiskinan serta pelaksanaan program atau rencana pemerintah yang efektif, efisien dan efektif dapat tercapai, dan anti korupsi.
Penulis:
Asma Nabila Kurota A'yun
Mahasiswa Prodi Manajemen, Universitas Pamulang.
