Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dalam kegiatannya ternyata tidak hanya sekedar bagaimana menjalin kerja sama antar kepala sekolah dan dengan dinas pendidikan yang menaunginya, atau bekerja sama dengan pihak lain, akan tetapi juga terlibat dalam penentuan kebijakan dan persoalan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pendidikan.
Fakta ini terungkap ketika saya berbincang dengan seorang Ketua MKKS SMP di salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Dari penuturannya, saya bisa mengorek beberapa hal yang cukup membuat saya tercengang dan geleng-geleng kepala. Sesekali saya berdecak kagum dengan sepak terjang pengurus MKKS yang menurut saya memang luar biasa.
MKKS merupakan organisasi yang didasari dengan musyawarah dan kekeluargaan. Organisasi ini tidak berorientasi kepada keuntungan, apalagi monopoli ekonomi. Semua berjalan berdasarkan koordinasi, termasuk penentuan pengurusnya dengan memperhatikan musyawarah dan mufakat.
Wikipedia menyebut bahwa koordinasi MKKS meliputi MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). Selain itu berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepala sekolah dalam menanggapi kebijakan pemerintah dan implementasinya di sekolah, misalnya dalam hal kebijakan penggunaan dana BOS, turut mengamankan kebijakan penerimaan Peserta Didik Baru, dan tentu saja menjadi kepanjangan tangan pihak disdik dalam sosialisasi implementasi kebijakan-kebijakan pendidikan.
Disebutkan pula bahwa MKKS juga selain meliputi kegiatan manajerial, juga meliputi pengembangan mental spiritual, motivasi dan pengawasan pembelajaran. MKKS juga memiliki program kemitraan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan, dengan perusahaan, penerbit buku, bahkan dengan bupati dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda).
Dalam praktiknya, selain program yang sudah tertulis dan terencana, banyak pula menangani hal-hal yang tidak terduga, yang kesemuanya dikerjakan secara spontan. Misalnya, ketika beberapa sekolah melaksanakan acara perpisahan kelas IX, ternyata ada pihak pers yang memperkarakan berdasarkan ajuan dari orang tua peserta didik. Dalam hal ini, MKKS mau tidak mau harus turun tangan menjadi pihak penengah sekaligus memberikan penjelasan yang masuk akal, yang sekiranya bisa diterima oleh pihak pers.
Suatu ketika, MKKS juga berhadapan dengan persoalan mutasi guru dan kepala sekolah. Pelibatan MKKS dalam hal ini cukup krusial sebab di lapangan MKKS paham dan mengetahui benar kebutuhan. Bukan berdasarkan kepentingan atau tujuan lain. MKKS siap membantu pihak pemerintah dalam kebijakan ini. Meskipun tidak menjadi penentu langsung, akan tetapi saran dan pendapat MKKS bisa didengar sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan.
Ketika ada temuan penyalahgunaan BOS oleh pihak audit, MKKS pun berada di garda depan, untuk turut membantu. Setidaknya alasan dan hal-hal terkait penggunaan BOS bisa dikemukakan oleh MKKS kepada tim sudit. Atau setidaknya MKKS bisa berperan menjadi motivator saat salah seorang kepala sekolah dipersangkutkan dengan penyalahgunaan dana BOS.
Mengayomi keinginan dan permintaan teman sejawat? Tentu saja. Justru ini yang paling mengasyikkan, menghadapi teman-teman kepala sekolah yang berbeda karakter. Ada.yang sukanya turing bermotor, ada yang suka badminton, dll. Pokonya semua harus terayomi.
Dan, ternyata, bukan saja hal yang berbau dinas yang harus atau terpaksa ditangani MKKS. Bahkan ketika terjadi kekisruhan di dalam rumah tangga guru atau kepala sekolah atau masalah terancamnya keutuhan rumah tangga karena perceraian, MKKS pun tidak bisa diam. Ditugaskan atau tidak, karena masalah rumah tangga anggota adalah tentang harga diri, maka MKKS harus turut menanam kebaikan.
Nah, kan? MKKS bukan organisasi biasa, lho ...!(*)