Lihat ke Halaman Asli

Moh. Ashari Mardjoeki

Senang baca dan tulis

Pilpres 2019, Pakai SARA Bisa Kurang Dana?

Diperbarui: 24 Februari 2018   18:16

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

SARA masih laku untuk Pilpres 2019

Wakil Presiden RI. Bapak Jusuf Kalla atau Pak JeKa mengingatkan bahwa isu SARA masih sulit dihindari. SARA masih bisa dipakai untuk memenangkan Pilkada maupun Pilpres di mana pun. Termasuk di Amerika. Trump pun unggul dengan kampanye yang lantang menentang agama---SARA, tertentu.

Jadi dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 sangat mungkin akan dipasakan terjadi "konflik" SARA. Mungkin demikian sinyal yang diberikan Pak JeKa. Maka seluruh elemen bangsa harus hati-hati dalam setiap penyelenggarakan pesta demokrasi.

Konflik SARA memang tidak akan berlangsung lama seperti yang pernah terjadi di Poso dan Ambon. Namun tentu saja pasti membawa banyak korban harta dan jiwa sia-sia yang sangat merugikan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Yang pasti juga membawa trauma yang terus menghantui sebuah bangsa. Dan juga pasti bisa diprediksi bahwa suatu saat tindak kekerasan "sistemik" semacam akan muncul kembali karena ada pihak yang berkepentingan dengan konflik yang demikian konyol dan keji.

SARA memang paling mudah untuk membuat kekacauan di mana saja di muka bumi ini. Dan pelakunya pasti dituduhkan hanya kepada kaum beragama aliran garis keras yang radikal dan ekstrim.

SARA harus anti rasisme

Membicarakan kehidupan bersama yang berbau SARA memang sama sekali tidak menarik, menjijikkan, membosankan dan menjengkelkan.

Pada hal SARA adalah hal yang alami. Pengakuan perbedaan pada SARA menjadikan suatu bangsa seharusnya justru berpantang untuk rasisme apa lagi diskriminatif.

Yang aneh selama ini. Mereka yang selalu menyuarakan keburukan SARA umumnya terkesan hanya untuk menyerang atau menjegal kebijakan pemerintah yang dinyatakan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam penyelenggaraan negara.

Karena terkesan pemerintah dicurigai seperti diskriminatif dengan sifatnya yang juga dituduh diktaktor.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline