Cita-cita saya ketika SLTA adalah menjadi sarjana teknik sipil.. pola fikir ketika itu masif PRIMITIF, ceritanya adalah ingin membangun Indonesia.. hehehe.. sayangnya, saya gagal masuk jurusan itu.. awalnya kecewa, tetapi seiring waktu, ada jawaban yang justru membuat saya sangat-sangat bahagia..
Sampailah di awal tahun 2000, saya diminta seorang kepala desa untuk menjadi perangkat desa.. awalnya saya menolak, sebab belum paham bagaimana pemerintahan desa itu berjalan.. 5 tahun berlalu, saya diminta kembali untuk bersedia membantu di desa.. ketika saya sudah menjadi bagian dari pemerintah desa, ketakutan akan ketidakpahaman tentang pemerintahan desa sedikit mencair.. sebab ternyata, nyaris semua perangkat yang ada, tidak paham regulasi tentang pemerintahan desa.. itu baru terkait regulasi, belum terkait yamg lebih mendasar, bagaimana seharusnya desa dan masyarakat desa menjadi lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli..
Kenapa semua itu bisa terjadi..? sebab tidak ada pembinaan yang memadai dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, bahkan sampai pusat.. itu dapat dengan mudah untuk dibuktikan..
Ketika Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, beriringan dengan kemajuan teknologi informasi, perangkat desa setahap demi setahap paham tentang undang-undang, permendagri, permendesa, perda, perbup, perdes, perkades, dan surat keputusan.. meski sampai saat ini, masih lebih banyak perangkat desa yang tidak peduli dengan regulasi.. anda bisa bertanya kepada perangkat desa :
1. Apa visi misi pemerintah desa..?
2. Apa jabatannya dan apa tupoksinya..?
3. Apa upaya perangkat desa dengan tupoksinya, dapat mewujudkan visi misi desa..?
Sangat mudah utk dibayangkan, bagaimana visi misi desa dapat terwujud, jika visi misi tidak tahu, begitu juga tidak paham masing-masing tupoksinya..! Hehehe..
Dan mirisnya, POLA ITU NYARIS SAMA di semua tingkatan pemerintahan.. hai ! Jangan bermimpi negara ini SELAMAT dan SEJAHTERA, jika aparatur yang menjalankan pemerintahan seperti itu..
(bersambung)