Lihat ke Halaman Asli

ary image

Jurnalis

Buntut "Ngaku Puyeng" Soal Truk Tanah, AMPD Desak Camat Kronjo Mundur dari Jabatannya

Diperbarui: 3 Juli 2024   10:46

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Camat Kronjo H. Tibi/dokpri

TANGERANG I Sejumlah aktivis mahasiswa Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) mendesak Camat Kronjo H. Tibi untuk mengundurkan diri (mundur) dari jabatannya. Pasalnya ditengah banyaknya keluhan warga soal operasional truk tanah, dirinya mengeluarkan pernyataan 'ngaku puyeng' dinilai tidak pantas dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik.

Pernyataan tersebut menyusul aduan masyarakat terkait mobil truk tanah beroperasi di luar jam operasional, yang menyebabkan kacaunya ketertiban jalan umum dan parahnya lagi banyak warga mengalami gangguan pernafasan.

Camat Kronjo dianggap meremehkan Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 12 Tahun 2022. Sehingga banyak keluhan masyarakat mengenai dampak negatif dari mobil truk tanah yang beroperasi di kawasan tersebut.

Operasional mobil truk tanah yang tidak sesuai dengan aturan jam operasional truk pasir dan tambang diberlakukan mulai pukul 22.00 s.d 05.00 WIB. Telah menyebabkan polusi udara yang mengakibatkan banyak warga, terutama anak-anak dan lansia, menderita penyakit saluran pernapasan.

"Kami sangat kecewa dengan respon Camat Kronjo yang seharusnya melindungi warganya. Pernyataannya yang tidak pantas terhadap penderitaan warga menunjukkan bahwa camat tidak layak memimpin wilayah ini," ujar Aziz Patiwara Sekjen AMPD. Rabu, (3/7/2024).

"Kesehatan dan kesejahteraan warga adalah prioritas utama. Pemimpin yang baik harus memprioritaskan dan bertindak sesuai dengan keluhan masyarakat, bukan meremehkannya," sambungnya.

Selain itu, beredar kabar bahwa ada anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang diduga memback-up (membekingi) kegiatan galian tanah yang membuat keresahan warga.

Aktivis mengungkapkan keprihatinan mereka bahwa keterlibatan anggota DPRD ini dapat menghambat proses penyelesaian masalah dan keadilan bagi warga yang terdampak.

"Kami tidak menyangka sebagai dewan perwakilan rakyat yang memberikan jaminan kenyamanan warga justru malah sebaliknya. Dan seharusnya hadir ditengah permasalahan ini bukan justru malah bermain dibelakangnya," tegas Azis.

Para aktivis berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pihak terkait. Mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan berjuang demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline