Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin oleh Nadiem Makarim dalam barisan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan oleh Presiden Jokowi Widodo pada 23 Oktober 2019. Menteri Pendidikan yang bisa dibilang out of field (diluar lapangan) jika dilihat dari latar belakang pendidikan, seorang Nadiem Makarim yang berkuliah di Universitas Brown, Amerika Serikat dan mengambil jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2002 dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, setelah lulus dari Universitas Brown tiga tahun kemudian mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Dia juga seorang pebisnis dengan berbagai macam perjalanan karier dan bisnis sekaligus sebagai founder dan CEO Gojek ditahun 2010.
Dari sekian banyak nama -- nama yang professional di bidang pendidikan seperti Haedar Nashir, Komarudin Hidayat, Abdul Munir Mulkhan. Nadiem Makarim lah yang justru ditunjuk memimpin Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Kemendibudristek). Keputusan yang dinilai kontroversial untuk memilih seorang Nadiem Makarim yang telah dikenal dikalangan masyarakat sebagai founder dan CEO Gojek. Indonesia berada dalam tingkatan kualitas pendidikan dibawah rata -- rata negara lain di dunia.
Permasalahan Pendidikan Indonesia di tangan Nadiem Makarim
Sampai diakhir masa jabatannya, kinerja seorang Nadiem Makarim yang memimpin Kemendikbudristek dinilai masih banyak permasalahan pendidikan Indonesia yang belum terselesaikan. Dimulai dari permasalahan biaya pendidikan yang tinggi, pada tahun 2023 tingkat pendidikan warga Indonesia terbanyak dari SMA Sumber : Databooks
Banyak Masyarakat yang belom bisa merasakan pendidikan yang layak dikarenakan biaya pendidikan yang tinggi.
Kemudian Beasiswa pendidikan KIP yang salah sasaran karena proses seleksi yang tidak transparan, ada anak yang sangat pantas mendapatkan beasiswa untuk biaya hidup dan biaya pendidikan malah tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Banyak penggelapan verifikasi dan validasi data penerima KIP tidak dilakukan evaluasi dan mentoring secara keseluruhan Kemendibudristek.
Kemudian Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan yang layak dan tidak meratanya pendidikan di seluruh Indonesia
Kesejahteraan Tenaga Pendidik belum sepenuhnya terpenuhi masih banyak guru honorer di Indonesia yang hidup serba kekurangan.
Kekerasan Seksual dan kasus perundungan dilingkungan pendidikan yang marak terjadi tidak ada Langkah yang tegas dari Kemendikbudristek.
Korupsi Pendidikan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Penyelewengan anggaran program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kompetensi pendidik yang kurang professional serta penempatan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya.