Manakah yang lebih penting, rekam jejak dari sebuah partai politik atau program kerjanya? Sebenarnya, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Sejatinya, kedua hal tersebut sama-sama penting.
Jika harus memilih, kami cenderung kepada, bahwa partai politik dipilih berdasarkan program kerjanya. Secara ringkas, itulah motivasi termudah untuk menentukan pilihan kepada salah satu partai politik. Maunya apa? Apa yang hendak dikejar? Jika mereka memenangkan Parlemen, apa yang akan diupayakan?
Malahan, kami berpikir bahwa perihal program ini juga seharusnya dirinci ke setiap calon legislator dari masing-masing partai politik. Jujur saja, sejauh ini hanya hitungan jari calon legislator yang benar-benar merinci, apa yang akan dilakukannya andaikata terpilih. Sayang sekali, kebanyakan belum seperti itu. Bahkan, masih ada yang memelas dengan jualan, "Kami tidak menjanjikan apa-apa kepada Bapak/Ibu".
Dalam perkembangan perpolitikan dalam negeri saat ini, program kerja partai politik pun sebetulnya belum dijabarkan secara jelas kepada kita, calon konstituen mereka. Malahan, yang lebih menonjol pemaparan program kerjanya adalah para calon presiden dan calon wakil presiden.
Mungkin, hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial. Sehingga, fokus utama dialihkan kepada para calon pemimpin utama di negeri ini. Akan tetapi, hal itu sepatutnya tidak menjadi permasalahan, karena setiap partai politik secara alami mengupayakan agar dirinya meraup banyak suara, sehingga lolos ambang batas Parlemen 4 persen itu.
Dengan ini, kami tidak menafikan kegentingan rekam jejak partai politik. Apalagi, ketika banyak kasus korupsi yang diungkap, maka salah satu hal yang ditelusuri setelahnya adalah afiliasi politik dari koruptor bersangkutan.
Tapi, timbul pertanyaan, jika ada partai politik yang menyatakan, bahwa mereka mendukung penuh proses penegakan hukum atas kadernya yang bermasalah, apakah itu dianggap sebagai penebusan dosa di dalam catatan panjang rekam jejak mereka?
