Artikel telah ditayangkan di website kecil-kecilan kami Kaba Kampuang
Secara hitungan tahun, kita segenap rakyat Indonesia akan memilih presiden baru dua tahun lagi. Jika hanya dihitung secara hitungan tahun, dua tahun itu tidak begitu lama tapi juga tidak dalam waktu singkat. Istilahnya, dua tahun itu sedang-sedang saja.
Dalan kualitas yang sedang-sedang saja itu banyak hal masih bisa terjadi. Hingga momen ini, kita hanya bisa mengira-ngira siapa saja pihak yang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden di negara ini. Tidak kurang, tidak lebih. Namun, selain para elite yang masih sibuk blusukan dan mengukur kekuatan politik, kejadian di akar rumput juga tidak kalah menarik.
Sumatera Barat sebagai sebuah provinsi nyatanya lebih dipandang dari segi etnisitasnya. Memang kenyataannya demikian, sebab di Sumatera Barat didiami oleh mayoritas anak bangsa bersuku Minangkabau. Dalam konteks politik kontemporer, selama dua pemilihan umum Sumatera Barat seperti menginginkan figur pemimpin dari kalangan militer.
Terkhusus Pemilihan Umum di tahun 2019, terdapat kesan khusus bahwa rakyat Minang menginginkan agar terjadi pergantian di pucuk pimpinan negara ini. Sehingga tidak salah, jika provinsi ini dianggap beroposisi dengan rezim yang masih berkuasa.
Asumsi ini didasari oleh dua kenyataan politik yang besar. Pertama, Petahana Joko Widodo kalah telah di provinsi ini. Kedua, partai pengusung presiden saja kesulitan bernafas di provinsi ini selama prosesi Pemilihan Umum 2019.
Tambahan, jangan lupa bahwa partai penguasa parlemen provinsi adalah partai yang dulunya berseberangan dengan pemerintah, dan partai yang masih terang-terangan beroposisi dengan pemerintah pusat. Bahkan, Gubernurnya saja berasal dari partai oposisi dan partai ini telah menguasai gedung gubernuran selama sepuluh tahun, plus lima tahun lagi jika masa jabatan Gubernur saat ini selesai.
Hanya saja, aman untuk mengatakan bahwa keadaan dalam dua tahun ke depan sangatlah berbeda. Presiden Joko Widodo, yang kurang populer di Sumatera Barat, sudah habis masa jabatannya. Suksesi harus dilaksanakan. Inilah perbedaan mendasar daripada keadaan 2019 silam.
Segenap elemen masyarakat mencari-cari figur yang dipandang pantas untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Sehingga, bahkan dalam posisi sebagai relawan saja, sudah banyak deklarasi yang diumumkan d mana-mana. Sumatera Barat bukan pengecualian.
Beberapa Ulama dan tokoh adat mendeklarasikan dukungan politiknya terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bagi kubu relawan-relawan Ganjar lain di Nusantara, deklarasi oleh beberapa Ulama dan tokoh adat di Sumatera Barat ini adalah kabar gembira. Dari sebuah wilayah yang sangat sulit dipenetrasi oleh pengaruh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), deklarasi ini merupakan sebuah momentum penting.
Meskipun tidak bisa disamaratakan deklarasi beberapa Ulama dan tokoh adat ini sebagai suara masyarakat Minang, tetapi deklarasi ini dapat dipahami sebagai bentuk seremonial deklarasi masyarakat Minang yang mendukung Ganjar Pranowo maju di putaran Pemilihan Presiden 2024. Ganjar Pranowo, seorang kader dari PDIP mendapatkan deklarasi dukungan di wilayah yang tidak ramah dengan partainya sendiri.