Tulisan ini sudah ditayangkan di website pribadi kami, Jurnal Harian.
Inflasi menjadi topik perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Selain prahara kasus Ferdy Sambo. Inflasi lebih erat kaitannya dengan kehidupan rakyat. Jelaslah, ini berurusan dengan harga dan uang. Harga naik, semuanya jelas pusing dan mual.
Dalam banyak bahasan, tahun ini Indonesia dikatakan pecah rekor dengan nilai inflasinya yang melejit. Tertinggi dalam beberapa tahun. Tidak pelak, pemerintah pusat langsung dikambinghitamkan. Apalagi Presiden Joko Widodo. Tapi, tentunya pihak pemerintah pusat tidak sekedar diam.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapannya. Beliau menyatakan bahwa masalah inflasi bukan serta-merta beban pemerintah pusat saja. Jangan lupakan bahwa juga ada pemerintah daerah yang jumlah hingga lima ratusan.
Menurut Pak Menteri, nilai inflasi di masing-masing daerah justru bisa dijadikan indikator keberhasilan kepala daerah bersangkutan. Jika nilai inflasinya terkendali, maka kepala daerahnya berhasil di dalam pengelolaan daerahnya. Sebaliknya, jika nilai inflasi lepas kendali, maka kepala daerah dari daerah bersangkutan perlu dipertanyakan kinerjanya. Jika kepala daerah tersebut berstatus Penjabat (PJ), maka nilai inflasi tersebut menjadi pertimbangan kinerjanya. Jika kepala daerah tersebut berstatus pemenang pemilihan umum, maka itu menjadi cerminan kepada masyarakat yang telah memilihnya.
Pandangan Pak Tito Karnavian ini cukup ketat. Dalam hal ini, inflasi yang sering dihubungkan dengan kesejahteraan rakyat menjadi acuan kinerja kepala daerah. Tentu hal ini bukanlah kesalahan. Namun, perlu dipertimbangkan juga beberapa aspek lain. Misalnya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan aspek-aspek noninfrastruktur. Bisa saja Pak Menteri bermaksud bahwa inflasi ini adalah imbas dari pembangunan daerah. Jika pembangunan baik, maka seharusnya inflasi terjaga. Inflasi terjaga, maka kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan bisa meningkat.
Hanya saja, Pak Menteri tidak merinci secara jauh, bagaimana inflasi di daerah itu terjadi. Sepertinya Pak Menteri ditanya di sela-sela kesibukannya oleh wartawan. Pernyataan Pak Menteri itu dapat dipahami sebagai pernyataan singkat beliau tentang inflasi saat ini.
Lima ratusan kepala daerah itu tentu perlu dikaji lebih jauh kinerjanya. Jangan sampai hanya yang dari daerah-daerah penting saja yang sering disorot. Sehingga, hanya beberapa kepala daerah itu saja yang berupaya menggenjot pembangunan sebagai salah satu indikator kinerjanya. Tidak banyak yang diketahui publik tentang kinerja kepala daerahnya sendiri. Seakan-akan hidup ini hanya berlalu begitu saja. Jika harga naik, maka bisa saja mengeluh tapi tetap harus dilakoni. Terkadang masyarakat juga buntu, tidak tahu ke mana harus mencari saluran informasi dan pengaduan. Berteriak di media sosial pun belum tentu bisa memuluskan kehendak dirinya. Sementara, masyarakat setiap hari melewati jalanan rusak dan berlubang. Juga, melewati jalanan yang walau hanya dua ratus meter tapi masih jalanan tanah yang becek ketika hujan. Pun, ketika sudah diaspal, kerusakan masih ditanggung pembiayaannya secara swadaya masyarakat.
Pernyataan Pak Menteri menjadi ada benarnya juga. Entah apapun yang menyebabkan inflasi di daerah itu, tetapi kinerja kepala daerah mesti disorot lebih jauh. Ide untuk merinci inflasi setiap daerah tentunya bagus. Sejauh ini, media-media hanya menyebutkan inflasi secara nasional. Inflasi daerah-daerah luput. Walau, tidak menutup kemungkinan bahwa media lokal mengabarkan inflasi daerah bersangkutan. Tapi, corong media nasional tentu lebih menarik untuk dibaca oleh pemirsa dari sudut wilayah manapun.
Kita perlu menunggu beberapa saat. Pernyataan Pak Menteri benarkah mengandung diskresi, atau hanya sekedar pernyataan singkat agar bisa segera menghindar dari wartawan. Mungkin, berita pencopotan banyak PJ kepala daerah akan bertebaran beberapa Minggu ke depan.
Ditulis di Pekanbaru pada 30 Agustus 2022