Indonesia adalah negara yang berlandaskan demokrasi. Menjelang Pilkada 2018 yang hanya tinggal menghitung hari ini, demokrasi menyampaikan arti penting kepada masyarakat Indonesia bahwa untuk mensukseskan pilkada 2018 kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yang mengenal visi misi para calon, jangan hanya memilih karena uang. Jangan jadikan bangsa ini dan diri kita sendiri RECEH. Ini adalah pesta besar demokrasi kita, disini kita di tuntut untuk menjadi pembawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pilkada dikatagorikan sukses apabila bersifat demokratis, berkualitas dan bermartabat.
Pembangunan demokrasi dapat dilakukan dengan memilih kepala daerah, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presidan dan wakil presiden yang amanah, yang memperjuangkan bangsa dan negara, mempercepat pembangunan dan yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pilkada 2018 saat ini lah menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi kita.
Kesuksesan Pilkada itu sebenarnya berawal dari diri individu masyarakat yang menggunakan hak pilih dengan bijak dan baik. Tanamkan, bahwa semua pihak bertanggung jawab dan memiliki peran penting dalam menyukseskan pilkada ini.
Pilkada Bukan milik Kemendagri, bukan milik KPU, bukan milik Bawaslu, dan juga bukan milik lembaga lain. Tapi ini milik kita, dari kita untuk kita. Maka jagalah kehormatan bangsa ini, kalau bukan kita, siapa lagi?
Dalam memilih, pilihlah pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat, kalau kita gagal memilih pemimpin yang seperti ini, maka pembangunan akan terganggu, dan banyak efek negatiif yang akan di dapatkan. Kita tidak maukan hal ini terjadi? maka dari itu marilah kita bersama-sama jaga pilkada ini agar berhasil.
Selain masyarakat, ASN (Aparatur Sipil Negara), PNS, TNI, dan Polri di jajaran Pemda dan lainnya untuk bersikap netral dan profesional melayani masyarakat sesuai dengan undang-undang dan surat edaran dari Kemenpan guna menghindari terjadinya politik praktis. Aparat disini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye pro terhadap salah satu pasangan calon, baik itu berupa penyampaian comment yang bisa menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.
Selanjutnya, Pilkada akan sukses kalau dari penyelenggara itu sendiri profesional, tidak berpihak, fasilitas yang di berikan pemerintah mendukung, partai politik mengikuti aturan, dan yang terpenting tidak adanya politik uang selama pilkada
Di Indonesia sendiri terlihat masih minimnya kemampuan wawasan kesadaran berpolitik sehingga angka golput pun cukup tinggi. Potensi konflik yang akan terjadi di Pilkada 2018 ini diperkirakan semakin tinggi dari Pilkada sebelumnya, hal ini disebabkan banyaknya jumlah pemilih yang akan diperebutkan oleh masing-masing calon dan banyaknya biaya yang diajukan hingga mencapai sekitar 11,9 triliun.
Biaya yang tidak sedikit itu dari uang kita juga, maka jangan sia-siakan pelaksanaan pesta demokrasi ini. Kondisi masyarakat yang terlalu fanatik dengan calon pemimpin yang dipilih dan kondisi tidak melek isu politik juga bisa menjadi sebab timbulnya konflik pilkada 2018.
Dalam melakukan kompetisi, para calon yang maju dituntut untuk melakuakan kompetisi yang sehat, dengan mengedepankan visi misi dan program unggulan yang produktif dan menjaga ketertiban maupun keamanan.
Pasangan calon dilarang membuat isu-isu yang berbau SARA dalam berkempanye, hindari segala bentuk kekerasan, memberikan ujaran kebencian, intimidasi kepada suatu kelompok, dan melakukan provokasi yang akan berakhir pada perpecahan. Harusnya para calon ini aktif mengadu gagasan, konsep, dan pemikiran yang membangun bangsa, bukan dengan menghabiskan waktu dengan tindakan saling menjatuhkan.