Demokrasi (baca: Pemilu) merupakan pilihan manusia sampai abad 21 ini dalam mengelola hidup bersama yang paling kecil resikonya bagi kehancuran ruang publik dan lebih dari itu umat manusia.
Pemilihan umum merupakan salah satu praktik demokrasi yang paling banyak mendapat sorotan. Hal ini tentu lumrah karena pemilu menjadi praktik demokrasi paling besar terutama dalam hal pelibatan rakyat. Pelibatan rakyat yang banyak juga berarti pengeluaran dana yang besar untuk ritual limatahunan sebagaimana di Indonesia.
Biaya pemilu dibebankan kepada negara, partai, kelompok, dan individu-individu dan sesungguhnya kepada semua warga negara yang telah dengan setia membayar pajak untuk jalannya negara ini. Acapkali yang menjadi sorotan sekurang-kurangnya di era reformasi ini adalah biaya pemilu yang besar.
Biaya Pemilu yang tinggi bagi calon eksekutif atau legislatif dari tingkat pusat sampai daerah yang menjadi bincangan di negeri, baik terbuka, semi terbuka, maupun tertutup. Untuk wilayah ini, semakin terbuka informasi sebenarnya tak banyak diperoleh kejelasan besarnya biaya itu. Namun bila bincangan itu semakin tertutup informasi mahalnya ongkos politik itu lebih jelas. Adalah Ridwan Kamil yang menyebut biaya pilpres yang fantastik dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2/12-2022).
Angka yang disebutkan RK (panggilan akrab Gubernur Jawa Barat itu) adalah Rp. 8 triliyun, angka yang diperoleh RK dari hasil riset, walaupun RK tak menyebut hasil riset dari lembaga mana. Perludem kemudian juga melontarkan pertanyaan, mengapa biaya calon eksekutif atau legislatif yang besar itu tak terekrepresi dalam laporan kandidat?
Ongkos yang tak sedikit itu juga bisa terkonfirmasi dengan mencuatnya berita di bulan Februari tentang kitaran uang 50 milyar dalam Pilkada DKI antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diungkapkan Erwin Aksa di channel YouTube Akbar Faizal. Berita perihal utang piutang ini masih diangkat lagi oleh Kompas.com, Senin 13/12-2023 berjudul "Lika-liku Utang Piutang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno".
Sebenarnya pada bulan Juni 2022, Alexander Marwata, salah seorang Komisioner KPK (Kompas.com, 30/06/2022) mengatakan bahwa riset KPK tentang biaya calon kepala daerah tingkat-2 yang akan maju dikitaran 20-30 milyar dan untuk gubernur di atas 100 milyar. Hal ini tentu tidak mengagetkan bila kita juga menyimak riset yang dilakukan UGM sebagaimana dikatakan pengamat politik UGM Sukmajati bahwa laporan dana kampanye pilkada kabupaten/kota tak mencerminkan realitas sesungguhnya. Karena sesungguhnya yang terjadi 15 kali sampai 20 kali angka yang dilaporkan itu (Kumparan News, 3/12/2022).
Tantangan di setiap zaman
Setiap era kepemimpinan memiliki tantangan tersendiri perihal demokrasi, terutama praktik pemilu. Setelah kemerdekaan di masa Presiden Sukarno tantangan demokrasi bisa dikatakan berasal dari luar yaitu dari para penjajah yang ingin kembali menguasai wilayah ini. Dalam suasana ini pemilihan umum tak bisa diselenggarakan dan baru kemudian dilaksanakan di tahun 1955 atau sepuluh tahun setelah kemerdekaan. Di zaman Presiden Suharto hambatan pemilu berasal dari dalam negeri terutama dari penguasa yang menyebut diri Orde Baru (Orba). Rezim diktaktor dan otoriter ala Suharto membuat praktik pemilihan umum di era ini penuh manipulasi, intimidasi, dan kekerasan oleh penguasa.
Selepas reformasi persoalan yang muncul silih berganti dalam pemilu yaitu politik identitas dan politik uang (money politic). Kedua persoalan itu paling mencemaskan dalam praktik demokrasi (baca: pemilu) di era reformasi ini. Kedua persoalan ini biasanya berhimpitan satu dengan lainnya. Politik identitas acapkali digerakan oleh modal yang besar untuk membentuk opini publik, mengerahkan massa, dan berbagai aktivitas anti demokrasi lainnya. Seringkali dikatakan bahwa politik identitas itu berbiaya kecil tetapi sejatinya dia mengorbankan biaya politik sangat tinggi. Karen ia merusak sendi-sendi hidup bersama sebagai manusia.
Politik identitas sering muncul karena ketakmampuan kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam ruang publik atau partisipasi kita hanya setengah-setengah. Dalam tulisan, Luky Djani berjudul "Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral Indonesia" dalam buku, Merancang Arah Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi (KPG 2014:185) dijabarkan bahwa ada ketidakpercayaan fatal dan nafsu akan kekuasaan dan uang yang besar dalam diri konstituen dan calon. Calon yang tidak percaya diri namun ingin berkuasa acapkali menggelontorkan dana besar walaupun para konstituen belum tentu memilihnya.