Pernyataan Sikap PB HMI MPO atas Gejolak Mesir

Krisis Mesir yang terjadi dalam beberapa minggu ini meninggalkan keprihatinan yang teramat mendalam bagi  kita semua, terlebih pasca terjadinya peristiwa Rabu (14/8) berdarah yang telah menewaskan ratusan orang menurut pendapat pemerintah setempat. Bahkan menelan ribuan nyawa dan ribuan lainnya terluka menurut pendapat Ikhwanul Muslimin (IM).
Akan tetapi berapapun jumlahnya tidaklah perlu menjadi perdebatan,  yang terpenting adalah bahwasannya peristiwa tersebut telah menyayat hati rasa kemanusiaan kita bersama, terlebih kita sebagai masyarakat Indonesia. Dimana saat kemerdekaan RI berkumandang Mesir adalah negara pertama yang mengakuinya, yaitu secara de facto pada 22 Maret 1946 dan secara de jure pada 10 Juni 1947. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia secara sejarah memiliki hububgan yang dekat dengan Mesir.

Berawal dari unjukrasa damai sebagai sikap solidaritas masyarakat Mesir dan para simpatisan Ikhwanul Muslimin (IM)  atas dikudetanya Presiden Mesir  Mursi yang terpilih secara demokratis kemudian berubah menjadi peristiwa berdarah. Militer mesir yang berada di pihak pemerintah melakukan tindakan brutal yang melampaui batas, dengan aksi menembaki ,membakar dan mebuldozer para pengunjuk rasa yang notabene dari masyarat sipil. Hal ini merupakan sebuah tindakan terorisme terkejam dan terbesar dalam sejarah demokrasi Mesir.
Tindakan kejam tersebut tentunya harus ita kecam secara seksama, selain sebagai tindakan yang bertolak belakang dari prinsip demokrasi itu sendiri, juga telah menjadi tindakan yang melanggar Hak asasi manusia (HAM) berat. Kita ketahui bersama terpilihnya Mursi sebagai Presiden Mesir mencerminkan sistem politik demokrasi berjalan dengan baik pasca tergulingnya Presiden Hosni Mubarak yang dikudeta sipil. Akan tetapi pengambil alihan keuasaan secara paksa oleh militer melalui kudeta ini telah merusak tatanan sistem demorasi politik  yang tengah dibangun di Mesir. Terlebih sikap brutal militer dalam menghadapi para pengunjukrasa yang nyata-nyata menciderai kebebasan berekspresi masyarakat sipil.

Menurut kami militer mesir berbuat demikian bukan atas dasar kemauan sendiri. Setidaknya dibalik itu ada skenario besar yang didesain oleh AS dan sekutunya agar pemerintahan Mesir tidak jatuh pada kelompok Ikhwanul Muslimin (IM). Sebab IM dianggapnya sebagai kelompok yang terdidik, militan, dan terorganisisr. Bila pemerintahan jatuh pada IM akan menjadi ancaman bagi kepentingan AS dan sekutunya di Mesir khususnya dan wilayah Timur-Tengah pada umumnya. Karena diketahui bersama bahwa IM banyak berseberangan dengan kebijakan politik yang dijalanan oleh AS dan sekutunya.

Sinyalemen adanya skenario AS dan sekutunya dibalik kudeta Mursi oleh militer dan beriut aksi-aksi yang dijalankan oleh militer Mesir ditengarai bermula melalui kebijakan  AS yang menyatakan bahwa beberapa organisasi Islam dianggap berbahaya dan peru diwaspadai. AS merilis diantaranya adalah Ikhwanul Muslimin. Dan tidak lama kemudian Arab Saudi yang kita kenal sebagai sekutu terdeat AS di Timur Tengah membuat fatwa organisasi Islam yang terlarang dan dianggap sebagai terorisme. Dianatara organisasi tersebut  adalah Ikhwanul Muslimin. Jelas ini adalah langkah sistematis yang telah diskenariokan untuk membunuh pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. bahkan dalam agenda besarnya sangat mungkin agar organisasi IM lenyap di bumi negeri Fir’aun.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka kami dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi  (PB HMI-MPO) menyatakan sikap:
1.  Mengutuk bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer Mesir.
2.  Mendorong agar militer Mesir menggunakan cara-cara persuasife dalam menangani aksi  unjuk rasa  yang terjadi.
3.  Mendorong kepada Pemerintah Indonesia dan Organisasi Islam Internasional (OKI) terlibat aktif untuk merangkul semua elemen masyarakat Mesir utamanya Ikhwanul Muslimin dan Militer agar terwujud rekonsiliasi nasional.
4.  Mendorong kepada PBB untuk terlibat aktif dalam terciptanya suasana damai dan kondusif di Mesir.
5. Menolak segala bentuk intervensi asing dalam kebijakan politik dalam negeri Mesir. (*)
Puji Hartoyo
Ketua Umum PB HMI MPO

Sumber: http://www.buletinsia.com/2013/08/pernyataan-sikap-pb-hmi-mpo-atas.html