Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Positif Tahun 2021 Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap banyak aspek, salah satunya adalah perekonomian. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif pada Triwulan II tahun 2020, yaitu sebesar -5,32%, pertumbuhan ekonomi ini berada di titik terendah pada tahun 2020.

Namun pada Triwulan III tahun 2020, ada indikator pemulihan ekonomi pada 2021, terlihat dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III tahun 2020, yaitu sebesar -3,4%. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III tahun 2020 memang masih negatif, namun sudah menunjukkan adanya rebound perbaikan menuju arah yang lebih baik (Media Indonesia, 5 Januari 2020).

Maka proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diramalkan akan berubah menjadi positif membutuhkan langkah strategis yang harus ditempuh dan diimplementasikan.

Pada bagian berikut akan dicoba dipaparkan apa yang menjadi strategi yang harus dan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mewujudkan hal tersebut di tengah pandemi Covid-19 yang notabene belum berakhir pada awal tahun 2021 ini.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah dengan melanjutkan Program PEN pada APBN 2021. Langkah ini dirasakan tepat untuk menopang konsumsi dan memberikan stimulus perekonomian melalui pengeluaran pemerintah. Namun stimulus fiskal tidak akan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengatasi masalah utama yang dihadapi,  yaitu pandemi Covid-19. 

Kebijakan program pengendalian pandemi Covid-19 disertai dengan program vaksinasi yang saat ini dilakukan diharapkan mampu mendorong menurunnya pandemi Covid-19 yang berujung pada berputarnya kembali roda perekonomian.

DPR RI memegang peran strategis dalam fungsi pengawasan dan budgeting terkait Program PEN pada APBN tahun 2021 dan kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 serta vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. DPR RI harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai target dan terukur.