KKN Tematik UPI 2022: Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Desa Melalui Sosialisasi BPJS Kesehatan

Bandung, 11 Juli 2022 Universitas Pendidikan Indonesia resmi melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun Ajaran 2021/2022. Program Kuliah Kerja Nyata atau biasa disingkat menjadi KKN, merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk ditempuh oleh setiap mahasiswa jenjang strata 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. KKN Tematik sendiri sering dijadikan wahana belajar dan pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa yang menjadi menjadi salah satu poin dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Program KKN Tematik UPI Tahun 2022, terdiri dari 188 kelompok dengan total mahasiswa sekitar 7000 orang dari seluruh program studi. 

Untuk tema yang diusung dalam program KKN Tematik UPI 2022 ini, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis SDG’s Desa. Sustainable Development Goals (SDG’s) atau Program Pembangunan Berkelanjutan Desa merupakan hasil modifikasi SDG’s Global yang dicetuskan PBB pada 25 September 2015 dengan 17 poin utama untuk menciptakan skema kehidupan berkelanjutan, sedangkan SDG’s Desa memiliki 18 poin utama yang merujuk pada kearifan lokal. Untuk sasaran dari program KKN Tematik UPI 2022 dengan tema ini, yaitu Keluarga/ Kelompok Masyarakat, perangkat desa/kelurahan (RT/RW, perangkat Desa/Kelurahan), lembaga pendidikan formal dan non-formal, Organisasi Desa (Posyandu, Posdaya, PKK, UMK, BUMDES, dll).

Mekanisme pelaksanaan program kerja KKN Tematik setiap kelompok mengacu kepada 18 poin utama dalam SDG’s Desa, dan setiap tema kelompok besar KKN Tematik UPI 2022 ditentukan pihak Universitas Pendidikan Indonesia yang bersangkutan. Kelompok 95 KKN Tematik UPI 2022 sendiri mendapatkan tema Desa Tanpa Kemiskinan. Dalam pelaksanaan KKN Tematik Kelompok 95 yang beranggotakan 30 orang dibagi ke dalam kelompok kecil sesuai dengan kecamatan dan desa terdekat. Sehingga terdapat 4 kelompok kecil dengan desa yang berbeda. Salah satunya kelompok kecil yang memiliki lokasi di RW 05 Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dan berkesempatan untuk berfokus pada indikator pemberian layanan dasar bidang kesehatan untuk keluarga miskin. 

Permasalahan kemiskinan bukan hanya meliputi terkait pendapatan dan pekerjaan saja, namun berhubungan juga dengan ada atau tidaknya pemenuhan hak dasar warga dan perbedaan perlakukan seseorang/kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermanfaat. Sehingga salah satu cara pengetasan masalah kemiskinan, yaitu adanya jaminan terkait akses pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Pelayanan dasar yang menjadi hak setiap masyarakat salah satunya meliputi bidang kesehatan. Baik keluarga kurang mampu atau mampu wajib mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar, sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.

Melalui kegiatan wawancara bersama dengan pihak PUSKESOS Desa Gandasari, Pak Iwan sebagai Kaur Bidang Kesehatan menuturkan “Desa Gandasari sudah termasuk Desa Siaga, jadi untuk masalah dalam bidang kesehatan melayani 24 jam non-stop. Pelayanan yang tidak terbatas, di antaranya pelayanan untuk mengantar ke rumah sakit dan peminjaman mobil ambulance” (15/07). Lalu beliau pun menambahkan untuk pelayanan kesehatan yang dibatasi, desa memiliki PUSTU atau Puskesmas Pembantu yang berlokasi di samping desa dengan hari kerja di hari Rabu saja. Sedangkan untuk masalah terkait layanan kesehatan yang banyak terjadi di Desa Gandasari berkaitan dengan program BPJS Kesehatan, yaitu JKN-KIS PBI. 

“Sudah hampir seluruhnya warga memiliki BPSJ Kesehatan, cuman untuk BPJS Kesehatan yang dari pemerintah JKN-KIS PBI banyak yang jarang dipakai” ujar Bu Eneng (15/07). Kurangnya informasi mengenai penggunaan dan status kepesertaan program JKN-KIS khususnya jenis PBI yang telah dimiliki oleh warga. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab efektivitas layanan BPJS Kesehatan bagi warga belum dikatakan efektif. 

Pengetahuan warga yang masih minim mengenai BPJS Kesehatan membuat banyak warga yang salah kaprah karena mengira BPJS Kesehatan hanya bisa digunakan ketika sakit saja. Padahal, BPJS Kesehatan juga bisa digunakan untuk meringankan biaya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan gigi, telinga, mata, dan lain-lain. Selain itu juga masih terdata warga yang belum memiliki kartu JKN-KIS, hal ini pun salah satunya dikarenakan kurangnya informasi terkait tata cara pendaftaram maupun urgensi dari program ini bagi warga. 

20220814-100754-0000-62f86a3908a8b5738955a765.png

Berawal dari permasalahan ini yang melatarbelakangi dilaksanakannya program sosialisasi terkait BPJS Kesehatan: JKN-KIS. Melalui sosialisasi ini dilakukan secara daring dengan menyebarkan poster yang sudah di desain terlebih dahulu. Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran poster melalui media sosial berupa Whatsapp dan Instagram para pejabat RW 05 maupun Kelompok KKN Tematik UPI. Untuk informasi yang dimuat dalam poster tersebut bersumber langsung dari situs website BPJS Kesehatan. Informasi yang disampaikan di antaranya terkait Cara Cek Status Kepesertaan Program JKN, Cara Daftar Menjadi Peserta Jenis PBPU/BP, dan Cara Mengaktifkan Kembali (Re-Aktivasi) Kepsertaan Program JKN. 

Selain itu melalui sosialisasi secara online ini, bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya dipakai untuk ke rumah sakit atau sedang dalam keadaan sakit saja. Tetapi BPJS Kesehatan juga dapat dipakai untuk membantu masyarakat melakukan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Sehingga kesehatan masyarakat dapat terkontrol dan meminimalisir gangguan kesehatan dengan tingkat keseriusan yang tinggi. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendapatkan pendampingan dari Ibu Kader Posyandu RW 05 Desa Gandasari, yaitu Ibu Neni Winawati. Selain itu juga, kegiatan dibimbing oleh Bapak Dr. Dedi Rohendi, M.T., selaku Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Kegiatan KKN Tematik UPI 2022 (Rabu, 10 Agustus 2022)