Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menuju masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut peran guru sangatlah penting.
Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru sebagai seorang pendidik dinilai sangatlah penting karena objek yang menjadi sasaran pekerjaannya adalah peserta didik yang diibaratkan seperti kertas putih. Meskipun peran guru sangatlah penting dalam pendidikan, rasio guru nasional juga harus diperhatikan.
Pada tahun 2013, jumlah guru di Provinsi Sumatera Selatan untuk jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA dan SMK berada diposisi surplus. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, di daerah tersebut terdapat 97.749 guru dan 1.697.876 peserta didik. Dengan jumlah tersebut maka perbandingan rasio antara guru dan siswa adalah 1 guru berbanding 17 siswa. Rasio tersebut sudah di atas rasio nasional karena rasio guru nasional adalah 1 guru berbanding 32 siswa. Dengan rasio 1:17 maka guru di Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah surplus. Jumlah 97.749 orang guru tersebut mencakup guru yang sudah menjadi PNS dan guru honor. Menurut Widodo Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, jika dilihat dari rasio ideal guru di Sumatera Selatan sudah surplus, namun permasalahannya adalah kurangnya peningkatan mutu guru dan ada kesenjangan dalam distribusi atau sebaran guru di daerah kabupaten dan kota.
Pada tahun 2021, krisis guru di Sumatera Selatan dari jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK mencapai 8.400 guru di seluruh wilayah terutama di Muratara dan OKU Selatan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah guru yang pensiun hampir di seluruh Kabupaten dan Kota yang terjadi sejak 2 tahun terakhir, bahkan pengajuan pensiun mencapai 50 persen. Berdasarkan pengamatan di lapangan, dalam kondisi keterbatasan jumlah guru PNS, tenaga pengajar berstatus honorer memiliki peran besar dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.
Jasa guru honorer yang bersedia dibayar seadanya menutupi kekurangan guru terutama di daerah terpencil perlu menjadi perhatian dan pertimbangan untuk diberikan penghargaan berupa pengangkatan sebagai PNS agar bisa bekerja lebih semangat lagi mencetak SDM berkualitas serta memiliki daya saing global. Dinas Pendidikan Sumsel berencana melakukan pengangkatan guru honorer pada tahun 2021 melalui program P3K sebanyak 500 lebih, yang dapat menopang kurang jumlah guru hingga 2023 nanti.