Pemerintah Harus Berhati-hati Terkait Data tentang Pangan

Peringatan Hari Pangan Sedunia di Ogan Ilir Sumsel seakan mengingatkan kita tentang lemahnya manajemen tata kelola pangan Negara. Pemerintah tidak mampu menghasilkan data terkonsolidasi yang akurat yang mampu memastikan hadirnya informasi ketersediaaan pangan yang akurat, mudah dipahami dan dapat dipwrtanggungjawabkan.

Pemerintah harus serius dan obyektif dalam memotret pangan nasional. Jangan coba-coba dimainkan, apalagi untuk pencitraan. Hadirkan data akurat terkait berapa jumlah cadangan pangan nasional. Saat ini kan lucu, antara pemerintah dan kementrian/lembaga  datanga berbeda. Ini ada apa? Jangan bermain main, terkait pangan, salah kebijakan implikasinya sangat besar, ini masalah hidup dan kehidupan, masalah kwpentingan orang banyak, masalah politik anggaran, masalah politik belanja negara dengan valuta asing apabila harus impor, saya minta hal ini diusut tuntas. Diantara pemerintah saja datanya sudah berbeda. data BPS utk GKG panen nasional sebanyak 75,5 juta ton, jika di konversi menjd beras (acuan 0,57) menghasilkan 43 juta ton, berbeda dg data pemerintah 28,5 juta ton. Belum lagi data di Kementrian pertanian.

Saya sarankan agar pemerintah harus segera memperbaiki metode penghitungan data tentang pangan karena saya melihat ada persoalan pada metode penghitungan produksi hasil pertanian. Persoalannya adalah Data luas panen yg dihitung dinas pertanian di daerah tanpa dilakukan pengukuran di lapangan, begitu pula dengan angka estimasi konversi dari gabah ke beras. Ini yg harusnya terkonsolidasi dg baik oleh pemerintah. Saatnya berbenah Negara harus hadir sebagaimana kontrak sosial dalam Nawacita.