Sangat kontras dengan keadaan di musim kemarau memang. Saat musim hujan tiba, sebagaimana pada bulan pertama di 2018 ini, air begitu melimpah. Sementara di musim kemarau, mata air, sumur, dan sungai selalu saja mengalami kekeringan. Bahkan di beberapa daerah sudah tak aneh lagi bila terdengar sampai terjadi banjir yang menimbulkan musibah.
Hanya saja yang jelas, air memang selalu menjadi masalah.
Sebagaimana yang selalu terjadi di kampung kami. Selain karena infrastrukturnya yang belum tersentuh pembangunan secara menyeluruh, ditambah lagi tata-kelolanya pun masih terkesan amburadul.
Betapa tidak. Dalam struktur pemerintahan desa, petugas khusus yang mengurus masalah pengairan terpampang dengan jelas. Akan tetapi oleh warga kampung kinerja petugas itu selama ini dianggap tidak jelas. Kasak-kusuk yang terdengar, petugas pengairan yang lebih dikenal dengan sebutan "Ulu-ulu" itu lebih sering terlihat berada di arena sabung ayam. Sedangkan sikap Kepala Desa terhadap anak buahnya itu pun sepertinya tidak mampu bertindak tegas.
Padahal pada umumnya kehidupan warga di kampung kami mengandalkan dari pertanian. Sehingga air menjadi kebutuhan paling utama, di samping untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya, tentu saja. Maka dengan kondisi demikian, warga di kampung kami hanya bisa bercocok tanam padi di sawahnya hanya bila tiba musim hujan saja. Sama halnya bila menggarap ladang. Hanya air hujan saja kiranya yang sangat diandalkan.
Memang di kampung kami terdapat sebuah sungai kecil yang membelah wilayah kampung menjadi dua bagian. Adapun hulu sumber air sungai itu berasal dari kaki gunung di sebelah utara kampung kami. Sebenarnya meskipun di kampung kami sedang dilanda kekeringan, air di hulu sungai itu kalau dikelola secara baik, akan bisa mengairi areal sawah di kampung kami. Hanya saja karena sungai itu dari hulu hingga mencapai kampung kami harus melewati tiga desa, maka air yang mengalir di sungai itu pun tak pernah sampai ke kampung kami. Karena habis diambil warga tiga desa yang berada di hulu sungai itu.
Andaikan saja sepanjang sungai itu kedua sisinya dibangun dengan tembok, begitu juga dasar sungainya pun diberi lantai secara permanen, paling tidak aliran air disungai itu tidak akan habis di perjalanan, dan akan sampai dimanfaatkan oleh warga di kampung kami.
Akan tetapi keinginan warga kampung kami itu belum pernah kesampaian. Harapan pun tinggal harapan, sama sekali belum menjadi kenyataan sampai sekarang. Padahal pengajuan proposal kepada dinas instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sepertinya hampir setiap tahun diajukan. Begitu juga bila kebetulan di kampung kami mendapat kunjungan anggota dewan, aspirasi untuk membangun saluran irigasi, termasukpeningkatan kapasitas sungai menjadi permanen selalu disampaikan.
Memang pada saat pertemuan itu, setiap anggota dewan itu selalu menjawab "Akan segera kami perhatikan." Tapi tokh kenyataannya tetap saja Nol Besar. Bahkan pernah juga warga di kampung kami mendapat informasi, ada salah seorang anggota dewan dari sebuah parpol yang menyanggupi untuk merealisasikan aspirasi kami itu. Hanya saja, anggota dewan itu meminta jatah 30 persen dari anggaran yang kelak akan dikucurkan untuk proyek itu.
Ilustrasi: Sungai yang kekeringan (wikimapia.org)
Sehingga mendengar informasi itu, kami seluruh warga kampung menolak mentah-mentah permintaan anggota dewan tersebut. Seluruh warga kampung hampir sama pemikirannya. Menampung aspirasi rakyat, dan menyampaikannya kepada instansi terkait merupakan tugas dan kewajiban seorang anggota dewan. Selama menjabat anggota dewan pun mereka mendapat gaji tetap saban bulan, berikut insentif dan biaya perjalanan. Mengapa harus meminta bagian pula dari anggaran yang seharusnya digunakan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diwakilinya?Itulah masalahnya.