Politik identitas, tampaknya masih tetap membekas jelas di benak orang-orang yang telah terpapar kebencian akut, dan berkepanjangan, akibat Pemilukada DKI Jakarta 2017 lalu.
Gegara belakangan ini harga gas elpiji nonsubsidi naik, masih saja ada yang menuding Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP), sebagai biang keroknya.
Bisa jadi hal tersebut lantaran BTP saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Tbk.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, memang merupakan rival Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Ketika itu, Ahok diputus bersalah dalam perkara penodaan agama pada 9 Mei 2017, dan harus mendekam dua tahun di penjara.
Kasus ini dipicu pernyataan blunder Ahok yang menyinggung Alquran Surat Al-Maidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016 untuk menepis isu SARA menjelang Pilkada DKI 2017.
Kemudian di bawah komando Rizieq Shihab, yang notabene merupakan pendukung Anies-Sandi, terjadilah demonstrasi ratusan ribu massa pada 4 November 2016 yang disebut sebagai Aksi Bela Islam 411.
Demonstrasi 411 di depan Istana diikuti sekitar 200 ribu orang sebagai reaksi atas pidato Al-Maidah Ahok di Kepulauan Seribu, hanya sekitar tiga bulan sebelum coblosan.
Lalu demonstrasi lebih besar digeber pada 2 Desember 2016, atau mereka menyebutnya Aksi Damai 212, dengan isu menuntut Ahok nonaktif dari jabatan gubernur setelah dijadikan tersangka kasus penodaan agama. Wacana yang dibangun sampai menyasar Presiden Jokowi.
Dampaknya begitu jelas. Politik identitas yang dibalut isu SARA sangat efektif membelah masyarakat dengan kebencian.