Di saat Presiden jokowi memberikan pernyataan telah mengantongi empat kandidat yang akan diangkat menjadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru, Senin (2/3/2020) di Istana Merdeka, dan salah satu di antaranya ada nama Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, yang saat ini dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), kelompok PA 212, atau sekarang ini mereka menyebut Kelompok mujahid 212 yang notabene merupakan seteru lama mantan Gubernur DKI Jakarta, langsung menolaknya sebagai calon kepala Otoritas Ibu Kota pengganti Jakarta yang terletak di Penajam, Paser Utara itu.
Adapun yang menjadi alasan penolakan kelompok itu, tiada lain lantaran menurut Novel Bakumin, yang jadi juru bicaranya, Ahok dianggap masih bermasalah.
Kejelasan hukum saat masih menjabat wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Jokowi, kemudian menjadi Gubernur, di mata kelompok tersebut dianggap terpapar isu karakter, dan tidak dapat dipercaya. Isu tersebut terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bersumber dari bukti autentik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Apabila pihak pemerintah memaksakan kehendaknya untuk menetapkan Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibu kota Baru, maka kelompok itupun akan bersiap untuk menggelar demo besar-besaran untuk menentang pengangkatan tersebut.
Selain itu, menurut Bakumin, kelompok tersebut juga menolak pemindahan Ibu Kota NKRI karena selain membutuhkan biaya yang spektuler, dapat diasumsikan pemerintah akan kembali berutang. Caranya, lanjut Bakumin, adalah dengan meminjam kebutuhan pembangunan melalui Cina.
Entahlah. Kebencian kelompok tersebut sepertinya sudah merasuk di tulang sumsumnya. Mereka seakan tidak rela melihat Ahok mendapat jabatan di pemerintahan. Bahkan belum lama berselang, saat dilaksanakan acara reuni PA 212 pada 21 Februari lalu, nama Ahok pun disebut-sebut oleh salah satu orator, Marwan Batubara, sebagai sosok yang masik terbelit berbagai kasus korupsi.
Hanya saja meskipun sejauh ini kelompok itu berteriak lantang, akan tetapi Ahok tak begitu saja bergeming dari kedudukannya. Beda sekali dengan saat didemo berjilid-jilid oleh kelompok tersebut ketika yang bersangkutan dituding sebagai penista agama jelang pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Padahal sebagai warga negara yang mengerti hukum, sudah seharusnya kelompok itu melaporkan 'temuan' mereka kepada aparat penegak hukum, jangan cuma berteriak-teriak di depan massa sesamanya saja dengan menggunakan toa. Bukankah di depan hukum semua warga negara akan diperlakukan sama.
Lagi pula terlepas dari tudingan dan penolakan kelompok pembenci abadi mantan Bupati Belitung Timur itu, sebagian publik lainpun sepertinya akan menolak pengangkatan Ahok sebagai Kepala Otorita Ibu Kota yang baru itu. Namun alasan mereka dilantarankan sekarang ini Ahok masih sedang bersih-bersih di perusahaan minyak pelat merah yang selama ini banyak digerogoti para mafia.
Mereka berharap, PT Pertamina (Persero) dapat menjadi perusahaan yang benar-benar mendunia, dan terbebas dari para maling yang mementingkan keuntungan pribadi dan kelompoknya saja. Harapan itu terletak di pundak seorang Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap mereka sudah teruji ketegasan dan kejujurannya.
Kendati demikian, bagi masyarakat yang berpendapat seperti itu, masih tetap menyerahkan keputusan akhir ada di tangan Presiden Jokowi. Kalaupun Jokowi keukeuh mengangkat Ahok kemudian sebagai kepala Otorita Ibu Kota baru, maka sebagai pengganti Ahok di kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) minimal haruslah sosok yang memiliki karakter serupa Basuki Tjahaja Purnama.