Sampai saat ini Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang biasa disapa Ibas, belum pernah mendapat panggilan dari KPK, baik dalam kasus mega-proyek Hambalang, maupun kasus SSK Migas. Padahal dalam kesaksian beberapa orang yang sebelumnya sudah dipanggil lembaga anti-rasuah itu, nama putra bungsu Presiden SBY itu ternyata ikut mencuat ke permukaan sebagaimana ramai diberitakan media.
Sebagaimana halnya pengakuan mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, Yulianis, menyebutkan ada aliran dana 200 ribu dolar AS ke Ibas. Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kongres Partai Demokrat 21 – 23 Maret 2010, di Bandung. Dan Yulianis mengeluarkan dana tersebut dari perusahaan atas perintah Nazaruddin.
Demikian juga dengan yang pernah diungkapkan Anas Urbaningrum, melalui mantan pengacaranya, Firman Wijaya, “Seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK”. Bahkan mantan ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Tri Dianto, dengan tegas mengatakan bahwa Ibas merupakan Steering Committee di dalam Kongres tersebut, sedangkan SBY selaku Ketua Dewan Pembina partai berlambang mercy itu, bertindak sebagai penanggung jawab kongres.
Sementara di dalam kasus SSK Migas, peran Ibas terungkap dari keterangan salah seorang politisi PD , Sutan Bhatoegan,a yang diperiksa seabagai saksi, kepada penyidik KPK pada Nopember 2013. Ada 11 kali nama menantu Ketua umum PAN, Hatta Rajasa, muncul dalam BAP ketua Komisi Energi DPR RI tersebut.
Tampaknya dengan banyak disebut-sebutnya nama putra bungsu SBY di dalam dua kasus yang menghebohkan tersebut, masyarakat menanti dengan harap-harap cemas tindak-lanjut komisi anti-rasuah itu memanggil Ibas untuk dimintai keterangannya.
Bagaimanapun hal itu merupakan batu ujian bagi KPK. Apakah lembaga yang saat ini dipimpin oleh Abraham Samad itu mampu menunjukkan diri sebagai lembaga yang steril, tidak ada intervensi dari penguasa sama sekali, atau apakah memang belum memiliki cukup bukti, dan masih sedang dipelajari, serta mengumpulkan data agar lebih lengkap lagi ?
Akan halnya Ibas sendiri, alangkah bijaksananya andai tanpa dipanggil pun yang bersangkutan mau datang, paling tidak untuk memberi keterangan, agar permasalahan tersebut menjadi clear, dan terang-benderang.
Demikian juga halnya keluarga Cikeas, dan Partai Demokrat patut kiranya mendorong Ibas untuk berterus-terang. Paling tidak untuk unjuk-diri sebagai ksatria.
Bahkan sebagai partai yang paling depan mengatakan TIDAK pada korupsi, maka dengan hal inilah menjadi momen yang sangat tepat untuk menunjukkannya kepada khalayak . Apalagi sebentar lagi akan digelar pesta demokrasi. Pertaruhan nama baik pastinya merupakan harga mati.
Seandainya memang benar Ibas tidak terlibat – seperti yang dibantah pengacara Cikeas, Palmer Situmorang, maka dengan penjelasan oleh yang bersangkutan (Ibas) di KPK, tidak menutup kemungkinan elektabilitas Partai Demokrat akan kembali mencuat, dan tidak jatuh terjerembab seperti sekarang ini. Bahkan Presiden SBYbisa juga akan mendapat penghormatan jelang akhir jabatannya, sebagai salah satu pemimpin Indonesia yang menghormati hukum, dan sungguh-sungguh anti-korupsi.
Semoga. Semoga KPK tidak gamang. Semoga Ibas bersikap jantan. Sebagaimana yang pernah dikatakan SBY sendiri: Katakan benar kalau memang benar, dan katakan salah kalau memang salah. ***