Sejak diproklamirkannya NKRI pada 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, kalau tidak salah masih tetap menganut sistem demokrasi – terlepas dari nama, bentuk/modelnya. Ya, demokrasi liberal, demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin...
Pokoknya tetap ada demokrasinya. Dan belum pernah berubah menjadi kerajaan, misalnya.
Paling juga rada-rada menyimpang seperti jamannya Soekarno yang disebut Orde Lama oleh Soeharto. Karena selain berkuasa sejak 1945 s/d 1966, dan hanya sekali mengadakan Pemilu, juga Soekarno pun dianggap menganut faham Nasakom (Nasional, agama, dan Komunis).
Demikian juga halnya dengan jamannya Soeharto, yang diklaim sebagai Orde Baru oleh yang bersangkutan. Di samping rentang kekuasaannya selama 32 tahun, pun KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) begitu marak terjadi.
Pada era dua Presiden tersebut, para reformis dan yang mengaku berjiwa demokratis, menyebut Soekarno dan soeharto adalah jelmaan diktator di masanya.
Pasca-reformasi angin demokrasi sudah mulai terasa hembusannya memang. Masa jabatan presiden dibatasi, hanya 5 tahun dan hanya bisa sampai dua periode saja. Begitu juga hak dasar warga negara sudah mulai dapat dinikmati – meskipun belum dirasakan sepenuhnya, dan oleh seluruh warga negara.
Ya, seperti juga halnya dalam berpolitik praktis. Baru-baru ini dapat kita saksikan seorang Megawati Soekarno Putri, sejak berdirinya Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu di tahun 1999 sampai sekarang ini, masih saja menjabat sebagai Ketua Umum PDIP.
Walhasil Ibu Megawati sudah lima belas tahun memegang jabatan Ketua umum partai tersebut. Kemudian dalam kongres yang berlangsung di Semarang beberapa hari lalu, beliau pun dikukuhkan kembali untuk menjabat ketua umum untuk lima tahun ke depan.
Akan halnya Partai Demokrat, setelah sang Ketua Umum, anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus megaproyek Hambalang, maka SBY selaku Ketua Dewan Pembina partai berlambang mercy tersebut praktis mengambilalih jabatan Ketua Umum, alias rangkap jabatan. Bahkan selain sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Umum Partai Demokrat, beliau pun tokh memangku jabatan Presiden RI ke-6.
Sementara di tubuh Partai Gerindra, setelah Ketua Umumnya, Suhardi meninggal dunia, tak lama kemudian, Ketua Dewan Pembina partai bergambar kepala burung garuda itu, kabarnya terpilih secara aklamasi menggantikan almarhum Suhardi, sebagai Ketua Umum.
Nah, baik Megawati, SBY, maupun Prabowo sepertinya sudah gagal dalam menegakkan etika, dan tata-cara berdemokrasi di dalam partainya masing-masing. Paling tidak, ketiga orang ini sudah gagal mencetak kader kepemimpinan di tubuh partainya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi preseden buruk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.
Atawa memang sedemikian kuatnyakah hegemoni sosok-sosok tersebut di mata para pengikutnya, sehingga tak seorangpun kadernya siap untuk menjadi pimpinan di partai tersebut?