Tumben. Biasanya orang yang satu ini selalu bersebrangan memang. Akan tetapi bisa jadi karena permasalahannya menyangkut harga diri dan kedaulatan negara, Wakil Ketua Umum partai Gerindra, plus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mendukung Presiden Jokowi yang mewacanakan pemberantasan illegal fishing, dengan cara menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang datang dari negara lain.
Bahkan tidak menutup kemungkinan juga sikap Fadli Zon tersebut paling tidak karena rasa patriotisme dalam dadanya ikut terusik dengan sikap media negeri jiran Malaysia yang bersikap konfrontatif terhadap pemerintahan Jokowi terkait wacana tersebut.
Akan tetapi terlepas dari itu, wacana yang digulirkan Jokowi sudah sepatutnya mendapat dukungan seluruh rakyat. Bagimanapun bentangan lautan milik Indonesia yangg luasnya termasuk kedua di dunia, selama ini kekayaannya yang begitu melimpah senantiasa menjadi sasaran penjarah dari berbagai negara. Padahal dari sektor perikanan saja, jika negara serius menanganinya, akan mampu membantu mendongkrak keuangan negara secara signifikan, sebagaimana pernah diutarakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti suatu ketika.
Secara tegas Susi menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan naik 508 persen di 2015 nanti. Sedangkan pada 2014 ini target PNBP 2014 mencapai Rp 250 miliar dan pada 2015 angkanya bakal mencapai Rp 1,27 triliun.
Sehingga visi Presiden jokowi untuk membentuk poros maritim dunia, merupakan hal yang tepat dewasa ini. Apalagi potensi sumber daya alam seperti migas yang suatu saat nanti akan semakin menyusut habis, sudah saatnya untuk mencari alternatif lain sebagai pengganti pendapatan negara yang lebih berpotensi tinggi lagi. Dan satu di antaranya adalah menggali, memanfaatkan, serta mengamankan sumber daya kelautan yang sangat melimpah ruah.
Berulang kali Susi Pudjiastuti menyerukan pengamanan sumber daya kelautan, terutama dari praktik illegal fishing yang dilakukan negara asing, menunjukkan bahwa harta kekayaan laut Indonesia telah banyak sekali yang dicuri. Bagaimanapun Menteri yang satu ini memiliki latar belakang seorang yang telah lama malang-melintang, dan mengetahui seluk-beluk kelautan dan segala yang ada di dalamnya – terlepas dari Susi yang memang hanya sekolah sampai di bangku kelas dua SMA.
Tak kalah pentingnya dari rencana Jokowi untuk membangun sejumlah pelabuhan di berbagai daerah, dan menambah armada kapal, selain saling terkait dengan poros kemaritiman, juga karena dengah mudahnya difahami jika dengan demikian, negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan negara kepulauan, di samping akan membuka wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolir, tujuan yang paling utama adalah akan mempermudah upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tidak ada lagi ketimpangan seperti selama ini.
Sehingga visi dan program terkait kemaritiman yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK adalah suatu hal yang naif jika masih ada elemen masyarakat yang menentangnya. Karena meskipun bukan Jokowi sebagai presidennya, masalah maritim dan segala hal terkait kelautan adalah suatu yang niscaya untuk mendapat perhatian utama. ***