Desember bulan ini kita dikejutkan dengan pemberitaan bahwa 2 orang Menteri Era Jokowi kena OTT KPK. Ada yang headline, ada yang memojok di halaman gelap membuat penasaran, walaupun sebenarnya berita itu sudah sangat viral. Entah sengaja atau tidak para jurnalis mengemasnya dengan segala mode agar semua perhatian terarah dan terpusat, yang pada akhirnya berita yang lain pun tersisihkan.
Bulan ini memang adalah ujung tahun kalender, di mana kita sudah hampir melewati masa-masa sulit di Pandemic covid 19, kita berkesimpulan bahwa virus tersebut tidak akan rela meninggalkan kita. Banyak yang sudah kita lewati dan nikmati. Di awal Maret 2020 dan hingga akhir tahun ini kita masih seperti biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, selain kabar MRS, perlawanan Nikita Mirzani dan pernyataan si Maheer.
Belum selesai kasus Edy Prabowo (Mentri KKP) kita dikejutkan dengan kabar lain yaitu kisah OTT Juliari Batubara ( Mentri Sosial ) Kedua Menteri pada Era Jokowi ini adalah sosok baru di Pemerintahan, benar ..mereka sempat menjadi anggota DPR yang mewakili Partai. yang satu dari Gerindra, satunya lagi dari PDIP. sehingga menimbulkan spekulasi dari masyarakat. "Apa yang sedang terjadi, dan siapa yang sedang bercengkerama di atas panasnya Politik ini?"
Kalau dilihat dari pengalaman mereka yang sudah pernah di organisasi, pernah memimpin perusahaan, bahkan mereka pernah mempekerjakan karyawan. yang kemungkinan hal inilah yang membuat Presiden Jokowi berputar arah untuk menjadikan mereka menjadi pembantu -pembantunya.
Seiring dengan berjalannya waktu dan kegiatan program, apakah tidak tertutup kemungkinan ada musuh dalam selimut atau ada udang di balik batu, sebab beliau-beliau ini belum lama bertugas, target kinerja belum tercapai. gonjang ganjing perpolitikan juga mewarnai berjalannya kegiatan yang didalamnya tentu tersimpan beberapa kepentingan.
Jauh sebelum OTT terjadi, di luar nalar pasti ada skenario besar yang telah dipersiapkan, baik itu data, jadwal dan anggaran tidak lepas dari pantauan.
Tapi sebelum kita jauh menanggapi OTT tersebut, ada baiknya kita lihat dulu alur kerja di Kementrian/kelembagaan yang sistematis, dari pusat ke Propinsi lalu ke Kabupaten/Kota.
Mungkin saja beliau berdua tersebut kurang memperhatikan kondisi dimana karena kepercayaan yang penuh terhadap bawahan.sehingga lupa bahwa rambut sama hitam, perasaan hati tidak ada yang tahu..Biasanya di Pemerintahan ada struktur organisasi yang harus dilaksanakan, Mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi. berikut hasil kinerja dan capaian yang harus dipertanggungjawabkan.
Birokrasi.
Biasanya birokrasi digunakan oleh Pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis,dan dilaksanakan dalam sistem Administrasi dan khususnya oleh aparatur Pemerintah.
Seperti kita ketahui bahwa Birokrasi dianggap baik adalah dengan menggunakan tiga indikator yaitu : Peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas korupsi dan akuntabilitas kinerja. Karena itu birokrasi harus bisa dipahami melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan system pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.