Senin kemarin, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI mengumumkan pendaftaran pemilihan calon Direktur Utama TVRI pergantian antarwaktu (PAW) 2020-2022.
Pendaftaran calon Dirut TVRI Pergantian Antarwaktu (PAW) ini dilakukan setelah pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI terhitung tanggal 16 Januari 2020 yang lalu.
"Waktu pendaftaran dimulai dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020," kata Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin.
Pengumuman ini mengundang reaksi. Beberapa pihak merasa keputusan ini terkesan buru-buru dan tentu saja mengejutkan. Salah satunya Komite Penyelamatan TVRI.
Melalui Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal, Komite menyayangkan pengumuman Dewas ini, karena menurut Agil polemik pemecatan Helmy masih dalam proses penanganan seusai rapat dengan Komisi I DPR.
Menurut Agil juga, sebaiknya Dewas lebih bisa menahan diri dan menghormati proses yagn ada. "Kami memohon Dewas untuk menahan diri tidak lakukan rekrutmen Dirut baru, karena selain terkesan tidak menghormati upaya legislatif yang tengah ditangani Komisi l DPR," kata Agil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2020) seperti dilansir dari Kompas.com.
Sepertinya bukan saja Komite Penyelamatan TVRI yang kuatir tentang keputusan ini, penikmat Liga Inggris dan yang merasakan transformasi di TVRI nampaknya juga merasa "ketakutan" kualitas tayangan TVRI akan menurun seiring pemecatan Helmy Yahya.
Menilik pernyataan Komite Penyelamatan TVRI, benarkah Dewas terlalu terburu-buru mencari Dirut baru pengganti Helmy Yahya? Jika benar demikian, Dewas bisa dianggap terlalu berani dan seperti memancing di air keruh.
Jika mengikuti pemberitaan tentang kisruh yang terjadi ini, sebenarnya keputusan Dewas untuk mencari direksi baru bukanlah keputusan sendiri namun tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan Komisi I DPR.
Seusai Komisi I DPR melakukan rapat dengan Dewas TVRI, Direksi TVRI, Helmy Yahya dan Karyawan TVRI secara terpisah pada akhir Januari lalu, Komisi I DPR mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya yaitu berharap agar Dewas segera menyelesaikan dan mengakhiri konflik ini dengan cara mengangkat dan menunjuk Direksi TVRI yang baru.
Menurut Anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha, rekomendasi ini diberikan agar tidak ada penundaan administrasi keuangan TVRI untuk karyawan dan hal-hal lain. "Terutama, administrasi keuangan TVRI untuk karyawan dan sebagainya tidak tertunda," ujar Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).