Hingga saat ini, belum ada partai kubu sebelah seperti Gerindra, PAN dan Demokrat yang dapat memastikan mendapat kursi di dalam Istana sebagai pembantu Presiden dalam periode 2019-2024.
Kemarin saja, ketika ditanya oleh wartawan tentang pengumuman kabinet baru, Jokowi menegaskan sekali bahwa penentuan kabinet itu hak prerogatif Presiden.
Meskipun perkataan ini nampak sebagai sebuah formalitas belaka, akan tetapi ini seperti ingin mengatakan bahwa peluang masih tetap ada untuk semua pihak yang berkepentingan, termasuk ketiga partai yang pada Pilpres lalu berseberangan.
Lalu apa yang dapat membuat ketiga partai ini mampu merayu Jokowi untuk mengajak mereka. Salah satu yang amat penting yang perlu dilakukan adalah menjaga komunikasi publik mereka terutama berkaitan dengan pemerintah. Jangan megkritik terlalu tajam, jika ingin bergabung.
Ketiga partai ini (Gerindra, Demokrat dan PAN) nampak memang berusaha menjaga hal ini, biar jangan dianggap tidak beretika sebelum masuk ke rumah orang lain.
Contohnya isu tentang pemindahan ibu kota baru. Ketiga partai ini terkesan lebih berhati-hati. Seperti, Gerindra melalui Prabowo yang mengatakan bahwa akan mendukung pemindahan ibu kota baru dengan hanya memberikan beberapa catatan tambahan.
Partai Demokrat juga terlihat adem ayem saja. AHY bersama keluarga bahkan memenuhi undangan Istana saat perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-34, lalu tidak nampak terlalu sibuk mengomentari wacana dan pemastian pemindahan ibu kota. Demokrat terlihat terkesan amat berhati-hati, karena relasi SBY dan Jokowi juga semakin membaik, dan tentunya ada harapan AHY diangkat menjadi seorang menteri.
Lalu bagaimana dengn PAN? PAN ini sebenarnya sangat aktif bergabung dengan pemerintah, terutama saat Ketum PAN, Zukifli Hasan bertemu beberapa kali dengan Jokowi, dan membuat kabar bahwa PAN meminta kursi pada Jokowi semakin menguat.
Hanya persoalannya, PAN masih memiliki Amien Rais, yang notabene seperti tidak kehabisan energi untuk terus menyalahkan pemerintahan Jokowi. Jokowi tentu saja gerah dengan reaksi-reaksi dari Amien Rais.
Contoh terakhir soal pemindahan ibu kota. Saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar "Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019), Amien Rais mengeluarkan isu bahwa pemindahan ibu kota ini menjadi salah satu bagian dari rencana pengambilanalihan kedaulatan oleh China.
"Saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Mao Zedong," kata Amien.