Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi jilid II seperti mendapat angin keras. Ialah partai pendukung pemerintah sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tiba-tiba mengeluarkan pernyataan kontraproduktif bagi bertahannya Sri Mulyani di Kabinet nanti.
Dalam seminggu saja, paling tidak ada dua politisi PDIP yang bersuara menolak Sri Mulyani, yaitu politisi Effendi Simbolon dan Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.
Ada apa sebenarnya? Di atas permukaan yang nampak adalah baik Effendi dan Eva menyorot kinerja Sri Mulyani selama ini. Effendi bahkan menilai wacana mempertahankan Sri Mulyani sangat tidak tepat dan sangat memprihatinkan.
"Tim ekonomi masih mau dipertahankan. Waduuh... Ini kepentingan yang punya uang saja diperhatikan, Eropa, Amerika, dan Singapura sana. Mempertahankan Sri Mulyani sama saja kita mempertahankan kita di bawah belenggunya rentenir itu. Itu harus di bongkar. Kita bongkar dia kok di zaman SBY," kata Effendi, Kamis (15/8/2019).
Sebelumnya, wacana menjadi menteri juga dikomentari oleh Eva Sundari, meski dengan catatan yang lebih lembut untuk Sri Mulyani.
"Menurutku Bu Sri Mulyani sudah bagus, tapi kurang prorakyatnya itu loh yang kurang. Masak UMKM dikasih pajak, terus wong-wong cilik dikasih pajak. Jadi problem kita adalah kinerja beliau di bidang fiskal, terutama pajak ya karena tidak bisa sampai kepada target," ujar Eva, kepada wartawan, Kamis (15/8/2019) malam.
Dapat disimpulkan dari komentar Effendi dan Eva, Sri Mulyani dianggap bukanlah profil yang terbaik untuk menjadi Menteri Keuangan karena selain dianggap memikul beban sejarah, juga dianggap tidak pro rakyat.
Apakah benar demikian? Ini dapat diperdebatkan, karena menurut pengamatan publik, Sri Mulyani adalah sosok menteri yang dianggap berhasil.
Secara kinerja, apa yang dilakukan wanita yang meraih gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992 ini patut diapresiasi.
Sri Mulyani dianggap tegas dalam memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi di Kemenkeu, dan juga dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah disrupsi atau krisis ekonomi dunia (antara lain akibat perang ekonomi AS-Cina serta krisis ekonomi di Eropa).
Selain itu, catatan positifnya ditambah dengan keberhasilan pengembalian saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah dan penerimaan negara yang melampaui target.