Saat ini Presiden Jokowi mulai berpikir keras, bagaimana caranya membentuk kabinet yang solid sekaligus mampu menyenangkan partai politik (Parpol).
Dua hal yang terkadang harus mengorbankan salah satu bahkan akibatnya akan dianggap sebagai sebuah "kebandelan" dari Parpol, terutama Parpol pendukung.
Sinyal untuk itu mulai terlihat saat Kongres V PDIP berlangsung di Bali. Saat itu, dalam pidato politiknya di Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Bali, Megawati Soekarnoputri secara gamblang meminta pada Jokowi untuk mendapat jatah terbanyak di kabinet. Mega dengan tegas tak mau jika hanya diberi jatah empat menteri di kabinet mendatang.
Jokowi langsung berespon saat itu dan tidak serta merta mengiyakan mengenai jatah menteri, meski Jokowi memberi garansi terbanyak untuk PDIP, juga menyatakan jumlah empat menteri bagi PDIP terbanyak jika parpol pendukung lain mendapat jatah dua menteri.
Jokowi sepertinya dinilai sebagai upaya ingin menunjukkan bahwa dirinya presiden berdaulat dalam membangun konstruksi kabinet meski Megawati adalah ketua umum partainya.
Setelah itu, situasi mulai penuh dengan hitung-hitungan detail terutama oleh parpol karena Jokowi lantas mengeluarkan dua hal tegas, yaitu soal prosentase menteri profesional dan partai dengan perbandingan 55 persen dan 45 persen dan juga berulang kali Jokowi mengatakan bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
Parpol lantas terlihat gelisah, apalagi sampai sekarang kepastian akan parpol yang akan masuk ke dalam struktur kabinet dengan hanya 45 persen itu masih belum jelas.
Parpol pendukung di masa pilpres gelisah karena jatah mereka akan dibatasi, dan parpol lawan yang sekarang mulai diwacanakan akan masuk seperi Gerindra pun harus bersiap diri, jikalau pada akhirnya mendapat jatah yang sangat sedikit dari harapan.
Di poin ini, Jokowi memang mulai "bandel", meski sebernanya kita paham bahwa rekam jejak Jokowi memang seperti itu.
Pada 2014, Jokowi terlihat memiliki tingkat kepercayaan diri berlebih untuk membentuk koalisi minimalis tanpa merekrut mitra koalisi baru.
Jokowi sadar bahwa skenario memperbesar postur koalisi memang rawan menciptakan kabinet transaksional. Pos-pos kementrian menjadi ajang politik dagang sapid an diserahkan kepada menteri-menteri dari partai dnegan imbalan dukungan politik.