Bursa calon pimpinan MPR atau Ketua MPR memang memang memanas. Kursi Ketua MPR terus saja masih menjadi perebutan bagi partai-partai yang lolos ke parlemen. Setidaknya ada enam partai yang mengincar yakni, Golkar, PKB, PDIP, Nasdem, PPP dan Gerindra.
Kompetisi yang semakin ketat itu bahkan membuat wacana tentang revisi untuk mengusulkan penambahan kursi pimpinan MPR mulai muncul. Kabarnya UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang komposisi pimpinan MPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil akan akan direvisi menjadi berjumlah delapan orang, yang tediri dari satu ketua dan tujuh wakil.
Mengenai tata cara pemilihan, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Ada kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR. Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Akan tetapi dalam perkembangannya, paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
Sebenarnya jika kita lihat lebih jeli, paling tidak ada tiga isu yang berkembang di tengah diskusi tentang siapa dan partai apa yang pantas menjadi ketua MPR.
Pertama, soal kepantasan partai. Saat ini jika bicara soal ini dan hubungannya dengan koalisi, maka partai Golkar pantas dikedepankan.
Hal ini juga disampaikan dengan jelas dan tegas oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal mengatakan bahwa kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar karena Golkar adalah peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP.
"Haruslah (Ketua MPR), (Golkar) partai kedua terbanyak di DPR. Wajarlah jadi ketua MPR," kata Aburizal secara terpisah di Kantor DPP Golkar, (11/8/2019).
Sedangkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto juga optimis bahwa ada kadernya yag akan jadi Ketua MPR. "Insya Allah (optimis kader Golkar jadi Ketua MPR)," kata Airlangga saat ditemui di Kasablangka, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).
Airlangga lalu menjelaskan bahwa optimisme partainya ini didasarkan pembahasanyang sudah dilakukan dan diklaim mendapat persetujuan berbagai partai koalisi pendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden April 2019 lalu.