Akhirnya waktu pengungkapan dalang kerusuhan 21-22 Mei telah menemui titik terang. Setelah selesai memimpin rapat koordinasi bersama Polri dan TNI, Menko Polhukam, Wiranto mengatakan Selasa, 11 Juni 2019, Polri akan memberi penjelasan detail terkait kerusuhan 21-22 Mei.
"Apapun hasil penyelidikan dan penyidikan, saya meminta supaya itu segera disampaikan ke publik sejelas-jelasnya, disampaikan kepada masyarakat sedetail-detailnya," ujar Wiranto di dalam pembukaan rapat di kantornya, Senin (10/6/2019).
Pertanyaan tentang siapa dalang kerusuhan 21-22 Mei ini terus berkembang liar di tengah diskusi dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang penting dan segera dungkapkan aktor intelektual kerusuhan.
Paling tidak ada 3 (tiga) alasan perlunya dalang kerusuhan diumumkan besok.
Pertama, pengungkapan dalang kerusuhan akan menghilangkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
"Kemudian tadi juga kita ingin supaya adanya satu penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa, besok itu akan lengkap disampaikan ke publik. Jadi bukan informasi lagi, tapi berita acara pemeriksaannya ya. Tadi saya minta langsung dijelaskan ke wartawan, belum lengkap ya. Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? Supaya tidak kesimpangsiuran, begitu," ujar Wiranto menjelaskan.
Kesimpangsiuran memang sempat terjadi, di tengah masyarakat berkembang isu bahwa kerusuahn itu adalah rekayasan dan disain daripada elit politik. Baik yang pro pemerintah maupun yang tidak.
Sampai-sampai, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mengeluarkan pernyataan pada akhir April lalu agar polisi mengusut tuntas kerusuhan tersebut.
Kubu Prabowo-Sandiaga tidak terima jika mereka dianggap mendukung kekerasan yang terjadi pada 21-23 Mei kemarin. "Silakan diproses secara hukum. Kami Gerindra pendukung Prabowo-Sandiaga taat hukum," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, Senin (27/5/2019). Kita tunggu.
Kedua, pengungkapan dalang membuat preseden kepada Polri kembali menjadi positif.
Menunda-nunda dan memperlama waktu pengumuman membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana kompetensi dan kapabilitas institusi seperti Polri yang bertanggungjawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Preseden menjadi negatif terhadap Polri.