Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subinato-Sandiaga Uno siap bertarung di Mahkamah Konsitusi (MK). Tadi malam tim hukum BPN Prabowo-Sandi mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Belum ada penjelasan tentang strategi apa yang akan disiapkan oleh tim hukum BPN Prabowo-Sandi menghadapi sidang gugatan nantinya. Meskipun jelas bahwa pembuktian terjadinya kecurangan bukanlah hal yang mudah bagi tim BPN, sekaliber apapun orangnya.
Mengapa? Paling tidak ada dua alasan. Pertama, BPN harus sebaik mungkin menyiapkan bukti karena sebelumnya laporan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dari BPN tidak dapat diterima oleh Bawaslu.
Alasan Bawaslu adalah bukti yang diajukan BPN berupa hasil cetak atau print-out dari media daring atau online sebanyak 73 serta 2 kasus penanganan pelanggaran pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. tidak memenuhi kriteria karena tidak ada dokumen atau video yang menunjukkan terlapor, yaitu Jokowi dan Ma'ruf, melakukan kecurangan TSM yang dilaporkan.
Kedua, selain validitas bukti, persoalan untuk membuktikan bahwa ada kurang lebih 16 juta sura yang melakukan kecurangan bukan hal yang mudah. Jika dianggap bahwa satu TPS ada kecurangan sebanyak 300 suara, maka plaing tidak harus ada puluhan ribu TPS yang harus dibuktikan oleh BPN di persidangan nanti.
Persoalannya, bukan kedua bukti itu saja yang akan menjadi kekuatan BPN, tetapi mereka juga harus siap berargumentasi di dalam sidang nanti, di sinilah kualitas tim hukum BPN akan diuji.
Dari beberapa pemberitaan media, ada empat nama yang disebut sebagai ujung tombak dari tim hukum BPN. Ada nama mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2011 hingga 2015, Bambang Widjojanto sebagai ketua. Lalu ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014), Denny Indrayana.
Selain BW dan Indrayana, ahli tata hukum negara Irman Putra Sidin dan Rikrik Rizkiyana menjadi dua nama terakhir yang akan bertarung mewakili BPN di MK nanti.
Dalam riwayatnya, Irman pernah mendampingi Jusuf Kalla saat mengajukan gugatan terkait syarat calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan Rizkiyana pernah menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Harmonisasi Regulasi yang dibentuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno setelah memenangkan konstestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dari profil ini, kita bisa menebak strategi apa yang akan digunakan nanti di MK. Pertama, tentu saja tim ini akan menyiapkan dalili-dalil mereka di sidang nanti. Belum mendaftarkan saja, BW telah mengatakan bahwa akan kembali memberikan bukti dengan mengharapkan spirit MK dapat berbeda dari Bawaslu nantinya. Bukan saja melihat kuantitatif bukti tapi juga sisi kualitatif.