Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini mengadakan simposium, temanya sangar, 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Publik tentu menunggu dan ingin melihat bagaimana simposium ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kesepakatan, termasuk di dalamnya adalah kekuatan argumentasi dari BPN untuk mengungkapkan tuduhan-tuduhannya selama ini kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, maupun kepada kubu TKN Jokowi-Ma'ruf.
Sayang sekali, jikalau ekspetasi publik cukup tinggi terhadap pertemuan pamungkas BPN ini, boleh dianggap anti klimaks terjadi. Tidak ada sesuatu yang menonjol yang dihasilkan, bahkan narasi yang dikeluarkan dapat menggambarkan bahwa BPN masih belum menemukan formulalisasi yang tepat untuk mendukung setiap pernyataannya selama ini. Masih datar saja.
Paling tidak ada 3 (tiga) alasan yang dapat dikemukakan.
Pertama, BPN tidak mampu menunjukan kekuatan data yang menguatkan bahwa ada kecurangan, malahan menunjukan inkonsistensi di dalamnya.
Dalam simposium, alih-alih menunjukan dukungan data untuk menguatkan klaim 62 persen, BPN melalui anggota Dewan Pakar BPN, Laode Masihu Kamaluddin mengungkapkan data Prabowo Subianto unggul dengan perolehan suara 54,24%.
Ketidakkonsistenan data ini, membuat publik nampak akan terus bertanya-tanya, keabsahan data tersebut. Lagian dilansir dari detik.com ternyata angka 54,24 ini, bersifat sementara karena data masuknya baru 54,91%. Menyedihkan, karena rekap situng KPU sudah jauh di atas itu.
Kedua, simposium diisi oleh pernyataan-pernyataan yang tidak kontraproduktif yang keluar dari mulut tokoh-tokoh BPN sendiri. Mulai dari Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso yagn mengatakan bahwa BPN akan menarik semua saksi di KPU Pusat hingga kabupaten/kota.
Spirit untuk mengawal suara hingga akhir, terlihat hilang begitu saja. Publik yang percaya ada penyeimbang yang akan membuat pemilu dapat dikoreksi ketika ada kesalahan, menjadi berpikir, bahwa BPN sebenarnya ingin mengutamakan kepentingan kelompok mereka saja, bukan kepentingan bangsa.
Bukankah menarik saksi, membuat "janji" itu tidak realisasi. Bukankah janji awal adalah mengawal hingga akhir, mengapa sekarang seperti kembali ingin mendelegitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diatur oleh undang-undang?
Selanjutnya ada Rizal Ramli yang mengatakan bahwa ada suara sebesar 16,5 juta yang adalah pemilih abal-abal. Ini petikan perkataan Rizal Ramli seperti dilansir dari detik.com. "Karena kalau misalnya dimasukkan 10 orang ke 800 ribu TPS, sudah 8 juta. Ditambahi 20, jadi 16 juta. Pasti menang"