Stimulus dalam Pasungan dan Ancaman Resesi Neraca

Potret Moneter Keren

Jika ditilik dari indeks Rupiah berdasarkan RealEffective Exchange Rate dan posisi cadangan devisa, kondisinya mengesankanseperti diberikan pada Peraga-1.

Peraga-1 : Trend Indeks Rupiah berdasarkan Real Effective Exchange Rate dan Cadangan Devisa

index-and-forex-reserve-590726e6939373805b14095f.jpg

Dalam masa Januari 2014 hingga Maret 2017, kecenderungan (trend) indeks Real Effective Exchange Rate (REER - sumber : Bank for International Settlement) mata uang Rupiah (IDR, bar biru) meningkat. Hal ini menggambarkan kondisi inflasi yang terkendali (dengan kecenderungan turun), neraca perdagangan global tidak defisit (pada kenyataannya selalu surplus) dan nilai tukar nominal IDR stabil atau bahkan mengalami mengalami penguatan. Sementara trend posisi cadangan devisa (garis merah) naik dan sebagai gambaran posisi Januari 2014 pada USD 100.65 dan pada akhir Maret 2017 berada pada besaran USD 121,81 (sumber : Bank Indonesia - SEKI). Tetapi jika melihat kondisi perbankan, ekspansi kredit khususnya untuk investasi pertumbuhannya masih "single-digit" (di bawah 10%) dengan suku bunga pinjaman masih "double digit" alias di atas 10%. Sisi lain yang merupakan ancaman dan berdampak pada suku bunga perbankan adalah kondisi Non Performing Loan yang mendera. (Lihat artikel Anwar Nasution : Penyehatan Keuangan Bank).

Sering tingkat suku bunga yang "double digit" dianggap sebagai biang masalah rendahnya ekspansi kredit, tetapi jika dipahami lebih lanjut hal ini tidak lepas dari kondisi yang dialami dunia usaha khususnya korporasi yang mengalami Resesi Neraca (Balance Sheet Recession). 

Kesuraman Korporasi dan Dampak Tularan

Dunia usaha yang enggan berinvestasi dan meminjam uang kepada perbankan merupakan implikasi dari Resesi Neraca. Dengan ekspektasi pertumbuhan usaha yang rendah bahkan suram, korporasi cenderung melakukan penghemantan demi membayar tunggakan utang. Dampak dari keengganan berinvestasi dan upaya penghematan menyebabkan penambahan lapangan kerja rendah bahkan penghematan akan mendorong dunia usaha mengurangi tenaga kerja atau melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tindakan korporasi ini akan berdampak berkurangnya pendapatan operasional perbankan; dan dengan beban usaha yang tetap akan menyebabkan tekanan pada perbankan dan selanjutnya menyulitkan perbankan menurunkan suku bunga.

Kondisi yang dialami tenaga kerja akibat penghematan korporasi akan menurunkan daya beli; dan pada sisi lain meningkatkan angka pengangguran. Situasi ini memberi tekanan pada sisi permintaan yang kembali akan berdampak pada produsen. Hal ini menjelaskan tingkat inflasi yang rendah yang merupakan dampak dari penurunan daya beli dan selanjutnya membuat minat asing untuk berinvestasi menurun.

Stimulus Dalam Pasungan

Pilihan stimulus ekonomi sudah dipilih pemerintah dalam kebijakan anggaran dengan mengutamakan belanja pada investasi infrastruktur dan strategi ini sudah tepat. Dengan kebijakan stimulus anggaran akan mengalami defisit dan perlu peningkatan utang untuk menutupi defisit. Dalam hal defisit, memang peraturan perundangan membatasi tingkat defisit pada besaran 3% dari Produk Domestik Bruto dan kondisi demikian menghantarkan pada situasi dilematis. Pada sisi lain, kebijakan Tax Amnesty yang dilakukan pada masa Triwulan-III 2016 hingga Triwulan-I 2017 berdampak pada kontraksi perekonomian dengan turunnya pertumbuhan pada Triwulan-IV 2016 dan diprakiran akan terjadi juga pada Triwulan-I 2017. Hal ini akibat dana masyarakat diserap untuk pembayaran tebusan Tax Amnesty.

Jika kembali pada landasan Prinsip Ekonomi maka perlu memperhatikan pemikiran ahli ekonomi John Maynard Keynes. Kutipan pemikirannya :"In recessions the aggregate demand of economies falls. In other words, businesses and people tighten their belts and spend less money. Lower spending results in demand falling further and a vicious circle ensues of job losses and further falls in spending. Keynes’s solution to the problem was that governments should borrow money and boost demand by pushing the money into the economy. Once the economy recovered, and was expanding again, governments should pay back the loans.".