[caption caption="Ilustrasi - suku bunga bank (Shutterstock)"][/caption]Suku Bunga Bank
Sejak Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menurunkan BI Rate jadi 7% dan Giro Wajib Minimum (GWM) turun 1% muncul banyak gugatan agar suku bunga pinjaman perbankan nasional segera turun. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin bahwa suku bunga dapat mencapai "single digit" dibawah 10%. Suku bunga di atas 10% akan menyulitkan dunia usaha melakukan investasi sementara kebijakan pemerintah membuka peluang luas serta mendorong dunia usaha atau sektor swasta melakukan kegiatan investasi.
Dalam memenuhi gugatan ini, Bank Indonesia melakukan persuasi agar perbankan mendukung kebijakan penurunan BI Rate melalui penurunan suku bunga pinjaman; sehingga menjadi stimulus perekonomian sejalan dengan kebijakan stimulus pemerintah. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pendekatan regulasi. Dari para pemegang kebijakan perekonomian pemerintah, melalui Menko Perekonomian menunjuk pada "Interest War" antar bank dalam persaingan mendapatkan deposito sebagai penyebab tingginya suku bunga. Demikian sengitnya masalah suku bunga sehingga perlu disusun 4(empat) langkah antara lain pengendalian inflasi, pengendalian suku bunga deposito, persuasi BI kepada perbankan, dan dorongan efisiensi perbankan.
Dalam Harian Kompas edisi 1 Maret 2016, hadir tulisan Muhammad Chatib Basri (MCB), bertajuk "Suku Bunga Negatif" dengan sudut pandang faktor gejolak eksternal. Sementara Faisal Basri (FB), dalam Kompasiana menghadirkan artikel: "Mengerek Turun Suku Bunga", menggugat masalah efisiensi dan strategi pengembangan perbankan. Dalam artikel MCB, disebut tentang aliran "Hot Money" serta kutipan percakapan dengan Carmen Reinhart, ekonom Harvard Kennedy School berkaitan pembuat kebijakan : "Masalah utama dari pembuat kebijakan adalah mereka terlalu percaya kepada empat kata: kali ini situasi berbeda (this time is different)".
Dua nama penulis artikel dan para pembuat kebijakan pemerintah serta kebijakan moneter dikenal merupakan pakar ekonomi lulusan Universitas Indonesia yang menjalani pendidikan tingkat lanjutan pada perguruan tinggi di negara Paman Sam, USA. Dalam mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia, khususnya suku bunga dan investasi, para penentu kebijakan terjebak dengan pendekatan "obat generik"; bukan "obat mujarab" atas permasalahan dunia usaha khususnya korporasi termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Spiral Deflasi dan Bencana Neraca
Untuk dapat memberikan obat mujarab, perlu ditemukenali permasalahan dunia usaha khususnya pada korporasi dan BUMN; bagaimana keadaan tersebut terjadi dengan pemahaman akan neraca (balance sheet) korporasi.
Pasca Krisis Financial 2008 Bank Sentral US, The Fed, menerbitkan kebijakan Quantitative Easing dengan "low interest rate" untuk pemulihan ekonomi. Sebagai implikasi kebijakan tersebut, mengalir dana pinjaman yang umumnya dalam Dolar Amerika (USD), ditawarkan dengan suku bunga rendah pada kisaran 5% (lima prosen) untuk kisaran waktu 3-5 tahun. Tawaran pinjaman ini menggoda korporasi apalagi pada saat yang sama suku bunga perbankan nasional berada pada kisaran 12% dengan persyaratan yang pelik; sementara persyaratan pinjaman dari luar cukup luwes dan fleksibel. Pada saat yang sama ekspektasi terhadap perekonomian sangat positif sejalan dengan "commodity boom" yang dinikmati misalnya dari sawit, karet, barang tambang seperti batubara dan mineral, minyak bumi dan gas.
Penggunaan dana pinjaman tersebut sebagian digunakan untuk pengadaan alat produksi dan juga pada penambahan asset property. Dengan peningkatan alat produksi akan menambah output dan tentunya akan meningkatkan pendapatan (revenue); sementara pada penambahan asset property berharap akan kenaikan harga pada masa mendatang (tindakan spekulasi).
Di tengah masa dana murah tersebut, muncul pernyataan The Fed pada 2013 menormalisasi suku bunga. Rencana ini menyebabkan "capital outflow" dari negara peminjam dengan meninggalkan gejolak (persisnya depresiasi) nilai tukar. Pada sisi lain terjadi penurunan perekonomian China yang berdampak turunnya permintaan akan komoditas dan energi. Sementara supply komoditas bertambah akibat peningkatan kapasitas produksi yang kemudian menghadirkan spiral deflasi komoditas.